Siapa Berani Jadi Kepala Daerah Dari Perseorangan?

0
151
Pilkada

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota pada tanggal 9 hingga 22 November 2017 mengumumkan syarat minimal dukungan bagi bakal calon perseorangan atau independen yang ingin menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018.

Kemudian mulai tanggal 22 hingga 26 November 2017 dibuka masa penyerahan dokumen dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Setelah itu pada akhir bulan ini dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan itu.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah bisa menempuh dua cara, yakni melalui jalur dukungan dari partai politik pengusung atau melalui jalur perseorangan atau independen dengan dukungan dari rakyat pemilih.

Salah satu syarat untuk calon kepala daerah dari jalur partai politik adalah partai politik atau gabungan partai politik pengusung minimal memiliki 20 persen kursi di DPRD setempat atau 25 persen suara sah dalam Pemilu 2014 untuk pemilihan DPRD setempat, sedangkan calon kepala daerah dari jalur perseorangan harus menyertakan bukti dukungan dari rakyat pemilih setempat berupa surat dukungan dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam jumlah tertentu.

Dalam formulir surat dukungan memuat nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, serta usia, yang harus diisi secara benar dan bermaterai.

Persyaratan calon perseorangan untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan dua juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Sementara calon perseorangan di provinsi dengan penduduk dalam daftar pemilih tetap sebanyak dua juta hingga enam juta harus didukung paling sedikit 8,5 persen, dengan penduduk dalam daftar pemilih tetap sebanyak enam juta hingga 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen, dengan penduduk dalam daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU