Sepuluh Ribu Warga Ternate Terancam Kehilangan Hak Pilih

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Sedikitnya 10.000 warga Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) yang telah memiliki KTP-el terancam tidak bisa memilih pada Pilkada Malut, karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU setempat.

“Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, warga yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 124 ribu lebih, sementara DPT yang ditetapkan KPU Ternate hanya 114 ribu lebih,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Ternate, Yamin Rusli di Ternate, Sabtu (26/5).

Kalau KPU dalam mencetak surat suara untuk Pilkada Malut hanya sesuai jumlah DPT yang telah ditetapkan tersebut ditambah 2,5 persen dapat dipastikan 10.000 lebih warga pemilik KTP-el yang tidak masuk DPT tidak bisa menggunakan hak pilih, katanya.

Menurut dia, kalau hal itu benar terjadi maka angka partisipasi pemilih pada Pilkada Malut di Ternate tidak akan mencapai minimal 75 persen, seperti yang telah ditargetkan KPU.

Selain itu, akan mencederai pelaksanaan demokrasi di Ternate, karena warga yang ingin menggunakan hak pilih untuk menentukan kepimpinan Malut lima tahun kedepan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak terakomodir dalam DPT yang ditetapkan KPU.

Hal yang juga dikhawatirkan jika warga pemilik KTP-el tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Malut nanti, kata Yamin Rusli, adalah munculnya reaksi yang bisa menjadi pemicu konflik.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Ternate telah meminta kepada KPU Ternate untuk mensinkronkan kembali data pemilih yang dimiliki KPU dengan data warga yang telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate agar tidak terjadi masalah saat pelaksanaan pengumutan suara nanti.

Sebelumnya dalam pertemuan antara KPU Ternate dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate pihak KPU tetap mempertahankan data pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT dengan alasan data itu merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan beberapa waktu lalu. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan