Ratusan Ribu Warga NTT Terancam Kehilangan Hak Suara

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Ratusan ribu warga Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kehilangan hak suara dalam pemilihan kepala daerah serentak NTT pada 27 Juni 2018 mendatang karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Data warga yang belum memiliki KTP ini terungkap dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) tingkat provinsi, untuk pemilihan Gubernur NTT, di Kupang, Sabtu  (17/3).

“Dari data ini, ada 494.656 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Mereka tersebar di 21 kabupaten/kota,” kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe.

Jumlah tersebut terdiri dari 250.218 pemilih perempuan dan 244.438 pemilih laki-laki.

“Artinya, masih ada sekitar 16,17 persen data pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik atau non KTP elektronik,” tambah komisioner lainnya Yosafat Koli.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih jauh untuk mengetahui, apakah data pemilih potensial itu sudah tercantum dalam formulir-formulir data pemilih yang diserahkan pemerintah ke KPU atau belum.

Menurut Yosafat Koli, penduduk yang belum memiliki KTP ini tidak ada dalam data pemilih, maka akan diinformasikan kepada para pemilih untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik.

“Kami akan melakukan pengecekan karena mereka tidak bisa diakomodir dalam daftar pemilih sementara maupun tetap,” katanya menjelaskan.

Rapat pleno terbuka itu dihadiri lima Komisioner KPU NTT, Komisioner Bawaslu NTT, Komisioner KPU dan Panwaslu Kabupaten dan Kota di NTT, serta perwakilan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT.

Rapat pleno itu juga sekaligus menetapkan daftar pemilih sementara (PDS) untuk Provinsi NTT sebanyak 3.059.704 pemilih. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER