Pilkada Banten, Gugatan Kubu Rano-Embay Diyakini Akan Ditolak MK. Ini Alasannya.

6
336
Pasangan Cagub dan Cawagub Banten 2017

TANGERANG – Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Banten, Rano Karno – Embay Mulya Syarief menolak menerima hasil pilkada dan tidak mau menandatangani keputusan KPUD Banten. Pihaknya pun kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun gugatan ini diyakini akan kandas.

Ketua Tim Hukum Paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy, Ramdan Alamsyah menjelaskan, MK akan mengacu pada batasan selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen sebagaimana diatur di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Ini artinya gugatan kubu Rano pasti kandas karena kekalahan pasangan Rano-Embay berada di atas ambang batas satu persen,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/3).

Ramdan menerangkan, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, secara terang dijelaskan dalam ayat (1) bahwa peserta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan ketentuan pertama, selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan 2 juta jiwa. Kedua, selisih 1,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 2 juta jiwa. Ketiga, selisih 1 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa. Keempat, selisih 0,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 12 juta jiwa.

Sementara berdasarkan data hasil pleno, pasangan nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy memeroleh suara sebesar 2.411.213 suara atau 50,95 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief memeroleh 2.321.323 suara atau 49,05 persen. Dari perolehan suara itu, selisih perolehan suara antara keduanya hanya 1,90 persen atau sebesar 89.890 suara dengan total suara sah sebesar 4.732.536 suara dari seluruh Kabupaten dan Kota di Banten.

“Hal itu berarti melewati batas syarat pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK,” jelas Ramdan.

Juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso mengatakan, MK tidak akan mengubah ketentuan pasal 158 tersebut. Menurutnya, MK sudah dua kali memutuskan bahwa pasal 158 itu konstitusional.

EDITOR: Iwan Y

loading...

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Trump Pisahkan Anak dan Orangtua, Menlu Meksiko: Tindakan Tidak Manusiawi

MEKSIKO, SERUJI.CO.ID -  Menteri Luar Negeri Meksiko pada Selasa (19/6) menyebut pemisahan anak-anak dari orang tua pendatang di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko kejam dan tidak manusiawi...
Nu dukung Khofifah

Awasi Pencoblosan, Khofifah Tegaskan Akan Maksimalkan Tim Saksi

BLITAR, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan memaksimalkan tim saksi, mengawasi pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2018, yang akan...
Tjahjo Kumolo

Mendagri: Komjen Iriawan Memenuhi Syarat Jadi Pj Gubernur Jabar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Komjen Pol Iriawan memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menggantikan Aher yang...

Dua Penumpang KM Sinar Bangun Ditemukan Tewas

SAMOSIR, SERUJI.CO.ID - Tim gabungan menemukan dua orang lagi penumpang KM Sinar Bangun, tewas akibat tenggelam di perairan Danau Toba, Tigaras, Kabupaten Simalungun, dan telah...

Polisi Tembak Kaki Empat Napi yang Kabur

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Tim gabungan Kepolisian Daerah Bali beserta jajaran Kepolisian Resor Kota Denpasar menembak kaki masing-masing empat tahanan yang nekat kabur dari rumah tahanan...