Pilkada Banten, Gugatan Kubu Rano-Embay Diyakini Akan Ditolak MK. Ini Alasannya.

6
289
Pasangan Cagub dan Cawagub Banten 2017

TANGERANG – Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Banten, Rano Karno – Embay Mulya Syarief menolak menerima hasil pilkada dan tidak mau menandatangani keputusan KPUD Banten. Pihaknya pun kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun gugatan ini diyakini akan kandas.

Ketua Tim Hukum Paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy, Ramdan Alamsyah menjelaskan, MK akan mengacu pada batasan selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen sebagaimana diatur di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. “Ini artinya gugatan kubu Rano pasti kandas karena kekalahan pasangan Rano-Embay berada di atas ambang batas satu persen,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/3).

Ramdan menerangkan, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, secara terang dijelaskan dalam ayat (1) bahwa peserta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan ketentuan pertama, selisih 2 persen suara untuk penduduk sampai dengan 2 juta jiwa. Kedua, selisih 1,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 2 juta jiwa. Ketiga, selisih 1 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa. Keempat, selisih 0,5 persen suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 12 juta jiwa.

Sementara berdasarkan data hasil pleno, pasangan nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy memeroleh suara sebesar 2.411.213 suara atau 50,95 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief memeroleh 2.321.323 suara atau 49,05 persen. Dari perolehan suara itu, selisih perolehan suara antara keduanya hanya 1,90 persen atau sebesar 89.890 suara dengan total suara sah sebesar 4.732.536 suara dari seluruh Kabupaten dan Kota di Banten.

“Hal itu berarti melewati batas syarat pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK,” jelas Ramdan.

Juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso mengatakan, MK tidak akan mengubah ketentuan pasal 158 tersebut. Menurutnya, MK sudah dua kali memutuskan bahwa pasal 158 itu konstitusional.

EDITOR: Iwan Y

BAGIKAN
loading...

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Bupati Malinau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan APBD 2018

MALINAU, SERUJI.CO.ID - Bupati Malinau hadiri rapat paripurna ke IX masa sidang III DPRD kabupaten Malinau tahun 2017 yang diadakan di ruang sidang kantor...
Setya Novanto dan KPK

Pengacara Belum Pastikan Setya Novanto Hadir di Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa pada sidang perdana perkara tindak pidana korupsi...
Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meraih predikat "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada...

KANAL WARGA TERBARU

Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...
Diky Supratman

Tiga Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...