Pilkada 2018, Tiga Provinsi Masuk Kategori Paling Rawan

0
103
Abhan
Ketua Bawaslu, Abhan, di Jakarta, Selasa (28/11/2017). (Foto: Achmad/SERUJI)

‎JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah 2018. IKP dibuat untuk memetakan dan mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran.

“IKP ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, di Jakarta, Selasa (28/11).

‎Abhan menjelaskan, Pemilihan kepala daerah 2018 akan diikuti 17 provinsi. Antara lain, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat.

Loading...

Kemudian, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

Pilkada juga digelar di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

‎Dari 17 provinsi tersebut, tiga di antaranya masuk kategori dengan nilai kerawanan tinggi. Yaitu, Papua dengan skor indeks 3,41, Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04. Sementara 14 provinsi lainya menunjukan kerawanan sedang dengan skor antara 2,00 sampai 2,99.

“Satu hal yang perlu dicermati adalah, tidak ada provinsi yang masuk kategori kerawanan rendah,” tegas Abhan.

Sedangkan IKP untuk tingkat kabupaten kota, dari 154 daerah, skor paling tinggi berada di enam daerah. Antara lain, Kabupaten Mimika 3,43, Kabupaten Paniai 3,41, Kabupaten Jayawijaya 3,40, Kabupaten Puncak 3,28. Kemudian Kabupaten Konawe 3,07 dan Kabupaten Timor Tengah Selatan 3,05.

Sementara pada kategori sedang dengan skor 2,00 sampai 2,99 terdapat di 58 kabupaten/kota. Di antara 58 kabupaten/kota tersebut, 11 daerah memiliki skor di atas 2,50.

“Kategori rendah skor di bawah 1,99 terdapat di 90 daerah kabupaten/kota. Salah satunya, Kabupaten Majalengka yang hanya 1,12,” kata Abhan.

Ditambahkan Abhan, dalam menyusun IKP, Bawaslu menggunakan tiga aspek utama. Yaitu, penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Dimensi penyelenggaraan, kata Abhan, mencakup integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan secara jujur, adil dan demokratis. ‎

Sedangkan dimensi kontestasi, kata Abhan, mencakup subyek peserta pemilu. Aspek ini meliputi partai politik dan kandidat. Dalam dimensi ini akan dilihat seberapa adil proses pertarungan berlangsung di antara para kontestan.

“Aspek ketiga, soal partisipasi yang menyangkut subjek masyarakat sebagai pemilih. Di mana, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dijamin dan diberi diberi ruang,” pungkasnya. (Achmad/SU02)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU