Perubahan UU Terkait Pilkada Harus Perkuat Integritas

0
48
Indonesia Corruption Watch (ICW).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait pilkada harus mampu memperkuat kerangka demokrasi yang lebih substansial demi menjawab persoalan integritas pilkada itu sendiri.

Siaran pers ICW, Ahad (14/1), menyatakan selama perubahan UU tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada, maka Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/kota dinilai akan dibayangi oleh 10 permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kesepuluh permasalahan itu antara lain jual beli pencalonan antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dinasti, munculnya calon tunggal, kampanye berbiaya tinggi, pengumpulan modal ilegal serta politisasi program pemerintah untuk kampanye.

Permasalahan lainnya adalah politisasi birokrasi dan pejabat negara, praktek politik uang (jual beli suara pemilih), manipulasi laporan dana kampanye, suap kepada penyelenggara pemilu, serta korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.

LSM antikorupsi tersebut berpendapat bahwa dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan membalas dukungan, di mana pos anggaran ini biasanya akan menyasar langsung ke kantong-kantong suara.

Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti, dan pejabatnya maju dalam pemilu.

Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan untuk tidak lelah-lelahnya mengingatkan larangan aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam proses pemenangan pemilu.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

KPU: Verifikasi Caleg Akan Diselesaikan Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyatakan bakal menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI pada Sabtu (21/7) malam hari...

Gempa Sumbar Sebabkan 12 Rumah Rusak

AROSUKA, SERUJI.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat mencatat sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5,5 Skala...
Gempa

Solok dan Dharmasraya Juga Rasakan Gempa Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter yang menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB juga dirasakan di Solok...

Masyarakat Berlarian ke Luar Rumah Saat Terjadi Gempa di Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID- Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) kembali menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB setelah sebelumnya kota itu...
gempa

Gempa Sumbar Tewaskan Satu Orang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Seorang warga Lubuk Silasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, bernama Bustami (63) meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya...