Pendaftaran LHKPN Paslon Kepala Daerah Ditutup Jumat

0
48
Febri Diansyah, Jubir KPK (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áKomisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh calon kepala daerah agar segera melaporkan harta kekayaan (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) karena masa pendaftarannya akan ditutup pada Jumat (19/1).

“Besok, 19 Januari 2018 adalah hari terakhir pelaporan harta kekayaan ke KPK. Kami akan menunggu sampai jam kerja berakhir, kami siapkan 10 meja pelayanan untuk pelapor yang datang langsung. Selain itu, pelaporan secara ‘online’ masih terbuka melalui e-lhkpn,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah 972 calon kepala daerah yang melaporkan kekayaannya ke KPK.

Loading...

“Mengacu ke data KPU yang mencantumkan ada 575 pasangan calon atau 1.150 orang, maka masih cukup banyak yang calon kepala daerah yang belum laporkan kekayaan ke KPK,” ucap Febri.

Menurut dia, data pelaporan terbanyak yang sudah disampaikan KPK dari para calon kepala daerah di Jawa Barat sebanyak 98 orang, Jawa Timur 78 orang, dan Nusa Tenggara Timur 74 orang.

Febri menyatakan bahwa masyarakat dapat melihat informasi kekayaan calon pemimpinnya melalui laman resmi KPK “Pantau Pilkada” di http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

KPK mengimbau kembali pada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang mempunyai konsep kuat menyejahterakan masyarakat dengan komitmen antikorupsi.

“Agar ke depan kepala daerah terpilih tidak justru mengkhianati amanat dari pemilihnya dan kemudian diproses dalam kasus korupsi. KPK telah memproses sekitar 78 kepala daerah dalam 93 kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bersama,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan partai politik menjauhi praktik politik uang menjelang Pilkada 2018.

“Biaya politik juga perlu menjadi perhatian serius seperti mahar politik ataupun menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih karena hal ini cenderung akan mengantarkan kepala daerah terpilih nantinya pada risiko korupsi yang sangat tinggi saat menjabat,” kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU