Pendaftaran LHKPN Paslon Kepala Daerah Ditutup Jumat


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áKomisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh calon kepala daerah agar segera melaporkan harta kekayaan (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) karena masa pendaftarannya akan ditutup pada Jumat (19/1).

“Besok, 19 Januari 2018 adalah hari terakhir pelaporan harta kekayaan ke KPK. Kami akan menunggu sampai jam kerja berakhir, kami siapkan 10 meja pelayanan untuk pelapor yang datang langsung. Selain itu, pelaporan secara ‘online’ masih terbuka melalui e-lhkpn,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah 972 calon kepala daerah yang melaporkan kekayaannya ke KPK.

“Mengacu ke data KPU yang mencantumkan ada 575 pasangan calon atau 1.150 orang, maka masih cukup banyak yang calon kepala daerah yang belum laporkan kekayaan ke KPK,” ucap Febri.

Menurut dia, data pelaporan terbanyak yang sudah disampaikan KPK dari para calon kepala daerah di Jawa Barat sebanyak 98 orang, Jawa Timur 78 orang, dan Nusa Tenggara Timur 74 orang.

Febri menyatakan bahwa masyarakat dapat melihat informasi kekayaan calon pemimpinnya melalui laman resmi KPK “Pantau Pilkada” di http://kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia.

KPK mengimbau kembali pada masyarakat agar memilih calon pemimpin yang mempunyai konsep kuat menyejahterakan masyarakat dengan komitmen antikorupsi.

“Agar ke depan kepala daerah terpilih tidak justru mengkhianati amanat dari pemilihnya dan kemudian diproses dalam kasus korupsi. KPK telah memproses sekitar 78 kepala daerah dalam 93 kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bersama,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan partai politik menjauhi praktik politik uang menjelang Pilkada 2018.

“Biaya politik juga perlu menjadi perhatian serius seperti mahar politik ataupun menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih karena hal ini cenderung akan mengantarkan kepala daerah terpilih nantinya pada risiko korupsi yang sangat tinggi saat menjabat,” kata Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

close