Panwaslu Terima 27 Laporan Pelanggaran Pilkada Garut

BANDUNG, SERUJI.CO.ID –┬áPanitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyatakan telah menerima 27 laporan pelanggaran administratif maupun pidana selama berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah di Garut, dan semuanya selesai diproses sesuai ketentuan.

“Pelanggaran kampanye yang sudah ditangani tidak ada yang berat, hanya pelanggaran administrasi dan semuanya sudah diselesaikan,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Asep Burhanudin kepada wartawan, di Garut, Rabu (11/4).

Ia menuturkan, Panwaslu Garut cukup banyak menerima berbagai macam laporan tentang pelanggaran administratif maupun pidana pelaksanaan pilkada di Garut.

Pelanggaran administratif, kata dia, sudah langsung diselesaikan dengan baik, dan satu kasus pidana yang penanganannya diserahkan ke Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Yang masalah pidana itu diselesaikan oleh Tim Gakumdu, sampai saat ini baru satu laporan pidana, dan tidak terbukti,” katanya pula.

Dia mengungkapkan, selama ini jenis pelanggaran yang diterima Panwaslu Garut sebagian besar tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Laporan APK itu, kata dia, langsung ditindak lanjuti oleh jajaran Panwaslu dengan menertibkannya pada masing-masing kecamatan, kemudian diberi sanksi teguran.

“Pelanggaran yang diselesaikan sebagian besar tentang pemasangan APK,” katanya lagi.

Ia menyebutkan wilayah yang terdapat banyak temuan pelanggaran pemasangan APK yakni daerah selatan Garut.

“Hampir semua calon ada yang melanggar,” kata dia pula. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy