Minimalisir Kecurangan Pilkada Serentak, Yusril: Pengadilan Khusus Pilkada Perlu Dibentuk

0
86
yusril ihza mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk pengadilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2018. Pembentukan pengadilan pilkada itu dianggapnya sesuai dengan amanat Pasal 157 Undang-undang (UU) tentang Perubahan UU Pilkada.

Menurut Yusril pengadilan khusus ini penting untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan sehingga ada peningkatan kualitas pilkada.

“Langkah pemerintah itu sangat penting, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mampu lagi menangani sengketa pilkada, apalagi pilkada serentak yang kali ini akan dilaksanakan di 171 daerah,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Ahad (21/5/2017).

MK pun, kata Yusril, telah menyatakan tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada lantaran tidak lagi masuk dalam kriteria pemilu.

“MK sendiri sudah lama menyatakan bahwa lembaga itu tidak berwenang mengadili sengketa pilkada,” tutur ketua umum Partai Bulan Bintang ini.

Yusril memberikan alternatif lembaga peradilan khusus untuk pilkada dengan menyerahkannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun, menurut dia, jumlah PTTUN harus ditambah.

“Dari empat yang ada sekarang, menjadi sembilan,” katanya.

Sembilan PTTUN itu, menurut Yusril, harus berada di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Ambon.

Putusan PTTUN itu nantinya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Yusril menilai, PTTUN relevan mengadili sengketa hasil pilkada karena yang digugat adalah keputusan KPU setempat tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan pemenang.

Keputusan KPU, kata Yusril, adalah keputusan lembaga tata usaha negara.

“PTTUN mengadili perkara itu dengan menilai apakah Keputusan KPU itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya sebagai menteri kehakiman dan HAM, membentuk PTTUN seperti itu tidaklah sulit.

“Banyak hakim PTUN yang antri untuk dipromosi menjadi hakim tinggi. Kalau fasilitas gedung, sementara bisa minta bantuan gubernur di daerah-daerah,” ungkapnya.

Yusril menuturkan penyelesaian sengketa pilkada kepada PTTUN adalah upaya untuk membuka akses yang lebih luas dalam mencari keadilan, cepat dan biayanya murah.

“Jika semua dibawa ke MK ongkosnya sangat mahal, apalagi dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota,” kata dia.

Yusril juga mengkritik ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang membatasi persentase selisih kekalahan bagi pemohon untuk membawa sengketa ke pengadilan berdasarkan jumlah penduduk.

“Hak setiap orang untuk mencari keadilan dijamin oleh Pasal 28D Ayat 1 UUD 45. Hak yang dijamin oleh UUD itu tidak bisa dibatasi undang-undang dengan prosentase kekalahan dalam pilkada,” katanya.

Maka itu, Yusril menyarankan kepada para bakal calon dalam Pilkada Serentak 2018 untuk menguji Pasal 158 UU Pilkada tersebut ke MK agar pasal itu dibatalkan. Para bakal calon itu, lanjut dia, mempunyai legal standing untuk memohon pengujian undang-undang karena hak konstitusional mereka untuk mencari keadilan, dikesampingkan oleh undang-undang.

Pasal 158 UU Pilkada itu, kata Yusril, memberi peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya kecurangan dalam Pilkada.

“Kalau mau menang pilkada, silakan pasangan calon untuk curang-securangnya. Kalau kecurangan itu membuat selisih kemenangannya melebih 0,5% di provinsi yang berpenduduk di atas 6 juta, maka lawannya tidak bisa melawan ke pengadilan. Masa ada undang-undang membuka peluang bagi pilkada yang penuh kecurangan. Ini harus dilawan melalui judicial review,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pilkada yang dimenangkan oleh calon yang curang dapat membawa bangsa dan negara ini ke jurang kehancuran.

“Dan hal seperti itu tidak bisa dibiarkan dalam pilkada serentak putaran ketiga tahun 2018 yang akan datang,” pungkasnya.

 

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Soekarwo

Soekarwo: Jelang Pilkada Suasana Politik Jatim Akrab

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai suasana politik di Jatim akrab dan tidak ada perpecahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada...

DPD: Indonesia Berbagi Pengalaman Atasi Terorisme

HANOI, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Nono Sampono mengatakan Indonesia berbagi pengalaman mengatasi aksi terorisme dalam upaya mendorong langkah bersama mencegah kejahatan tersebut. Dalam...

PSI Galang Dana Publik Untuk Partai

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pendanaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air. "Agar independen, hanya...
Anugerah Humas

Website ITS Sabet Juara II Anugerah Humas Perguruan Tinggi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil menyabet peringkat dua dalam ajang Anugerah Humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinasi Perguruan...
anggota DPR kaya raya

Fahri: Bambang Soesatyo Sudah Kaya Sejak Lama

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sejak dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Setya Novanto, nama Bambang Soesatyo terus menjadi sorotan publik. Foto-foto gaya...
loading...
fotozukifli

Paska Diperiksa, Ustadz Zukifli Muhammad Ali Diundang Live di TV Swasta Nasional

Berita tentang "penangkapan" ustadz baru-baru saja terjadi, dialami Ustadz Zukifli Muhammad Ali, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, lihat di berita...
tweet

Berjilbab Tapi Korupsi, Bukan Najwa Shihab

"Esensi Islam tidak terletak pada Pakaian yg dikenakan tapi pada Akhlak yg dilaksanakan (Gus Dur) Berhijab tp Korupsi, Najwa Sihab tak berhijab dapat Penghargaan Tokoh...
sumber: harianterbit

Peringatan 44 Tahun Peristiwa MALARI: Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau

Pada 15 Januari 2018 lalu, bertepatan dengan 44 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas...