Masukan Bagi KPU Mengatasi Konflik Pilkada 2018

0
61
Pilkada

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ada hal menarik saat berlangsung diskusi publik “Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018” di Media Centre KPU RI, Jakarta, Selasa (7/11), yakni Ketua KPU Arief Budiman membutuhkan masukan strategi apa yang bisa dilakukan KPU untuk mengatasi potensi konflik.

Arief mengakui bahwa tidak mungkin KPU menguasai detail keseluruhan dari beragam persoalan yang berpotensi besar dalam terjadinya konflik.

Banyak kalangan, baik kalangan sipil maupun TNI/Polri telah menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2018 yang diagendakan berlangsung pada 27 Juni 2018 di 171 daerah terdiri atas 17 provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 39 kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, serta di 115 kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 rawan konflik.

Terlebih lagi sepanjang 2018 juga berjalan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya serentak memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemungutan suara Pemilu 2019 dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019.

Sebanyak 17 provinsi yang akan menggelar pilkada tahun depan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur adalah Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sultra, Maluku, Malut, dan Papua.

Sementara 39 kota yang akan memilih wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2018 adalah Subulussalam, Padang Sidempuan, Pangkal Pinang, Sawahlunto, Padang Panjang, Pariaman, Padang, Tanjung Pinang, Lubuklinggau, Pagar Alam, Prabumulih, Palembang, Bengkulu, Jambi, Serang, Tangerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Bandung, Banjar, Cirebon, Tegal, Malang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri, Madiun, Bima, Pontianak, Palangkaraya, Tarakan, Palopo, Parepare, Makassar Bau-bau, Kotamobagu, Gorontalo, dan Tual.

Adapun 115 kabupaten yang akan memilih bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2018 adalah Aceh Selatan, Pidie Jaya, Padang Lawas Utara, Batu Bara, Padang Lawas, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Dairi, Indragiri Hilir, Merangin, Kerinci, Muara Enim, Empat Lawang, Banyuasin, Lahat, Ogan Komering Ilir, Bangka, Belitung, Tanggamus, Lampung Utara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...