KPU Umumkan LHKPN Peserta Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengumumkan laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) dari dua pasangan calon peserta Pilkada 2018, yang telah diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami tidak memberikan komentar mengapa besarnya demikian, bagaimana proses klarifikasinya, itu dilakukan sepenuhnya dan menjadi kewenangan KPK,” kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di sela-sela pengumuman LHKPN tersebut, di Denpasar, Senin (16/4).

Menurut dia, kewajiban KPU adalah memfasilitasi pengumuman LHKPN itu sehingga dapat diketahui publik. Pihaknya menerima LHKPN yang telah diklarifikasi KPK itu pada pekan lalu.

“Sesuai mekanisme, selanjutnya kami umumkan LHKPN hari ini. Meskipun sebetulnya menurut Peraturan KPU yang ada, LHKPN dapat diumumkan paling lambat dua hari sebelum hari H,” kata Raka Sandi.

Berdasarkan LHKPN yang diumumkan oleh KPU Bali untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut, untuk total kekayaan Cagub Bali nomor urut 1 Wayan Koster sebesar Rp6.905.863.060 yang terdiri atas harta berupa kekayaan tanah dan bangunan sebanyak enam bidang (Rp5.940.500.000), alat transportasi dan mesin (Rp670 juta), harta bergerak lainnya (Rp70.594.500) serta kas dan setara kas (Rp224.768.560).

Sedangkan total harta kekayaan Cawagub Bali nomor urut 1 Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati sebesar Rp28.391.251.629, dengan rincian harta atas tanah dan bangunan sebanyak 57 bidang (Rp26.63288.021.860), alat transportasi dan mesin (Rp4.099.000.000), surat berharga (Rp440.060.000), kas dan setara kas (Rp1.792.820.978), harta lainnya (Rp171.610.887) dan hutang (Rp4.832.762.096).

Untuk Cagub Bali nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan total harta kekayaan Rp43.800.659.516, yang rinciannya harta berupa tanah bangunan sebanyak enam bidang (Rp36.903.010.000), kas dan setara kas (Rp3.408.288.025), harta lainnya (Rp3.525.000.000) dan hutang (Rp35.638.509).

Sementara total harta kekayaan Cawagub Bali nomor urut 2 Ketut Sudikerta sebesar Rp25.788.366.211 yang terdiri atas data harta tanah dan bangunan sebanyak tiga bidang (Rp5.580.000.000), alat transportasi dan mesin (Rp1.759.000.000), harta bergerak lainnya (Rp1.500.000.000), surat berharga (Rp16.800.000.000), kas dan setara kas (Rp149.366.211).

Raka Sandi menambahkan, berdasarkan salah satu ketentuan dari PKPU, LHKPN diumumkan dengan menghadirkan peserta pilkada. Tetapi, jika pasangan calon tidak hadir, mereka harus memberikan surat kuasa kepada tim penghubung (LO).

“Kami juga tidak membandingkan data LHKPN pada proses pemilu sebelumnya, kami hanya mengumumkan data rilis KPK berdasarkan hasil klarifikasi mereka untuk tahapan Pilkada Bali 2018,” ucapnya.

Sementara itu Nyoman Satria selaku penghubung (LO) dari pasangan KBS-Ace mengatakan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 1 itu tidak bisa menghadiri pengumuman LHKPN karena padatnya agenda sosialisasi kepada konstituen.

Sedangkan, Komang Suarsana selaku penghubung pasangan Mantra-Kerta mengatakan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 2 tidak hadir dalam kesempatan itu karena memang sudah disepakati sejak awal bahwa pengumuman LHKPN tidak langsung dihadiri oleh pasangan calon.

Pilkada Bali 2018 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace). Pasangan itu diusulkan oleh empat parpol peraih kursi di DPRD Bali, yakni PDIP, Hanura, PAN, dan serta PKPI. Pasangan tersebut juga didukung PKB dan PPP.

Pesaingnya adalah pasangan nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) diusulkan oleh empat partai peraih kursi di DPRD Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.