KPU Umumkan LHKPN Peserta Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengumumkan laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) dari dua pasangan calon peserta Pilkada 2018, yang telah diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami tidak memberikan komentar mengapa besarnya demikian, bagaimana proses klarifikasinya, itu dilakukan sepenuhnya dan menjadi kewenangan KPK,” kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di sela-sela pengumuman LHKPN tersebut, di Denpasar, Senin (16/4).

Menurut dia, kewajiban KPU adalah memfasilitasi pengumuman LHKPN itu sehingga dapat diketahui publik. Pihaknya menerima LHKPN yang telah diklarifikasi KPK itu pada pekan lalu.

“Sesuai mekanisme, selanjutnya kami umumkan LHKPN hari ini. Meskipun sebetulnya menurut Peraturan KPU yang ada, LHKPN dapat diumumkan paling lambat dua hari sebelum hari H,” kata Raka Sandi.


Berdasarkan LHKPN yang diumumkan oleh KPU Bali untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut, untuk total kekayaan Cagub Bali nomor urut 1 Wayan Koster sebesar Rp6.905.863.060 yang terdiri atas harta berupa kekayaan tanah dan bangunan sebanyak enam bidang (Rp5.940.500.000), alat transportasi dan mesin (Rp670 juta), harta bergerak lainnya (Rp70.594.500) serta kas dan setara kas (Rp224.768.560).

Sedangkan total harta kekayaan Cawagub Bali nomor urut 1 Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati sebesar Rp28.391.251.629, dengan rincian harta atas tanah dan bangunan sebanyak 57 bidang (Rp26.63288.021.860), alat transportasi dan mesin (Rp4.099.000.000), surat berharga (Rp440.060.000), kas dan setara kas (Rp1.792.820.978), harta lainnya (Rp171.610.887) dan hutang (Rp4.832.762.096).

Untuk Cagub Bali nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan total harta kekayaan Rp43.800.659.516, yang rinciannya harta berupa tanah bangunan sebanyak enam bidang (Rp36.903.010.000), kas dan setara kas (Rp3.408.288.025), harta lainnya (Rp3.525.000.000) dan hutang (Rp35.638.509).

BACA JUGA:  Ridwan Kamil Tidak Masalah Dipasangkan Kader PPP Dalam Pilgub Jabar

Sementara total harta kekayaan Cawagub Bali nomor urut 2 Ketut Sudikerta sebesar Rp25.788.366.211 yang terdiri atas data harta tanah dan bangunan sebanyak tiga bidang (Rp5.580.000.000), alat transportasi dan mesin (Rp1.759.000.000), harta bergerak lainnya (Rp1.500.000.000), surat berharga (Rp16.800.000.000), kas dan setara kas (Rp149.366.211).

Raka Sandi menambahkan, berdasarkan salah satu ketentuan dari PKPU, LHKPN diumumkan dengan menghadirkan peserta pilkada. Tetapi, jika pasangan calon tidak hadir, mereka harus memberikan surat kuasa kepada tim penghubung (LO).

“Kami juga tidak membandingkan data LHKPN pada proses pemilu sebelumnya, kami hanya mengumumkan data rilis KPK berdasarkan hasil klarifikasi mereka untuk tahapan Pilkada Bali 2018,” ucapnya.

Sementara itu Nyoman Satria selaku penghubung (LO) dari pasangan KBS-Ace mengatakan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 1 itu tidak bisa menghadiri pengumuman LHKPN karena padatnya agenda sosialisasi kepada konstituen.

Sedangkan, Komang Suarsana selaku penghubung pasangan Mantra-Kerta mengatakan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 2 tidak hadir dalam kesempatan itu karena memang sudah disepakati sejak awal bahwa pengumuman LHKPN tidak langsung dihadiri oleh pasangan calon.

Pilkada Bali 2018 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace). Pasangan itu diusulkan oleh empat parpol peraih kursi di DPRD Bali, yakni PDIP, Hanura, PAN, dan serta PKPI. Pasangan tersebut juga didukung PKB dan PPP.

Pesaingnya adalah pasangan nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) diusulkan oleh empat partai peraih kursi di DPRD Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi