KPU: Tidak Ada Gugatan Hasil Pilgub NTT ke MK

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU sudah memberikan kesempatan selama 3 hari kepada pasangan calon yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara untuk mengajukan gugatan ke MK. Akan tetapi, sampai hari terakhir, Kamis (12/7) pukul 24.00 WITA, tidak ada gugatan,” kata Yosafat Koli, Jumat (13/7).

Yosafat Koli mengemukakan hal itu terkait dengan kemungkinan adanya gugatan terhadap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Pilgub NTT, Senin (9/7).

Dengan tidak adanya gugatan ke MK, KPU tinggal menunggu surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanjutkan pleno penetapan pasangan calon terpilih. “Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih belum diagendakan. KPU masih menunggu sampai ada surat dari MK,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Senin (9/7), menetapkan pasangan Vicktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (Vicktory-Joss) meraih suara terbanyak. Pasangan yang diusung Partai Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP itu unggul dengan raihan 838.213 suara atau 35.60 persen dari suara sah.

Posisi kedua direbut pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni (Marhaen) meraih 603.822 suara atau 25.64 persen, menyusul pasangan Esthon L. Foenay/ Christian Rotok (Esthon-Chris) meraih 469.025 suara atau 19.92 persen, dan pasangan Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) yang diusung Partai Demokrat dan PKS meraih 447.796 suara atau 18.85 persen. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER