KPU: Pilgub Riau Tanpa Jalur Perseorangan

0
17
Pilkada

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setempat Tahun 2018 tanpa calon dari jalur perseorangan atau independen.

“KPU Provinsi Riau sudah menandatangani Berita Acara (BA) nihilnya peserta pada Tahapan Penerimaan Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 lewat pukul 00.00 WIB,” kata Ketua KPU Riau Nurhamin melalui siaran persnya, di Pekanbaru, Senin (27/11).

Nurhamin menjelaskan berdasarkan surat Nomor: /HM.03.6-Pu/14/Prov/XI/2017 diputuskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tanpa calon dari jalur perseorangan atau independen pada 2018 karena tidak ada yang mendaftarkan diri untuk menyerahkan dukungan ke KPU.

Kemudian sehubungan dengan berakhirnya jadwal tahapan penerimaan penyerahan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, yakni mulai 22 November hingga hari Ahad (26/11/2017) pukul 24.00 WIB.

Pihaknya sudah memastikan tidak ada satupun bakal pasangan yang resmi menyerahkan syarat minimal dukungan.

Untuk itu KPU Riau dalam Berita Acara tersebut memastikan bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 kali ini tanpa peserta dari jalur pasangan calon perseorangan.

“Sesuai jadwal tahapan sejak 22 – 26 Nopember 2017 KPU Provinsi Riau telah membuka layanan penerimaan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan. Dimana kami telah menetapkan jumlah minimal dukungan sebesar 333.119 penduduk, ” ujar Nurhamin.

Ia menambahkan jumlah dukungan itu didasari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan terakhir sebesar 3.919.048 pemilih. Karena menurut Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Dalam aturan itu menegaskan, provinsi dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT terakhir 2.000.000 – 6.000.000, dukungannya adalah sebesar 8,5 persen dari jumlah DPT pemilihan terakhir. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....