KPU: Penetapan Paslon Kepala Daerah Biak 12 Februari

BIAK, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua akan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak pada 12 Pebruari 2018 untuk mengikuti pilkada serentak.

“Jika tidak ada perubahan maka sesuai jadwal tahapan pilkada serentak pleno penetapan pasangan calon Biak Numfor akan dilakukan serentak secara nasional pada 12 Februari,” kata Ketua KPU Biak Jackson S Maryen di Biak, Sabtu (3/2).

Ia mengatakan pada 13 Februari, pasangan calon akan mengambil nomor urut.

“KPU Biak berharap proses jadwal rapat pleno untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor dapat berjalan lancar sesuai dengan agenda tahapan pilkada serentak,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hitung Cepat Kotak Kosong Makassar Unggul

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Biak Paulus Resirwawan mengakui proses tahapan pilkada 2018 telah dilakukan KPU sesuai dengan jadwal peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Untuk memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak 2018 maka Pemkab Biak Numfor sudah membentuk desk pilkada daerah,” katanya.

Ia menyebut desk pilkada Pemkab Biak Numfor sudah memonitor tahapan penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan KPU dan Panwaslu.

Sebanyak tiga pasangan calon kepala daerah telah mendaftar di KPU yakni Nidodemus Ronsumbre/Akmal Bahri (Demokrat, Nasdem, PPP,PKB dan PAN), Herry Ario Naap/Nehemia Wospakrik yang diusung PDI Perjuangan, Golkar Hanura dan PBB dan pasangan calon perseorangan Andreas Msen/Yustinus Noriwari STh. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi