KPU NTT Kaji Kemungkinan Gelar Debat di Kupang

KUPANG, SERUJI.CO.ID –┬áKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mengaji kemungkinan pelaksanaan debat calon Gubernur-Wakil Gubernur kedua di Kupang.

“Proses pemindahan lokasi debat dalam aturan pengadaan barang dan jasa disebut adendum, sehingga memindahkan atau tetap di Jakarta akan dikaji dari aspek tersebut dan sedang dalam kajian tim pengadaan,” kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Yosafat Koli melalui pesan WhatsApp, Senin (9/4).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan usulan Badan Pengawas Pemilu agar pelaksanaan debat berikut dilaksanakan di Kupang karena biaya terlalu tinggi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur menilai penyelenggaraan debat terbuka para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang berlangsung di iNews TV Jakarta terlalu makan ongkos, terutama dari para kandidat terhadap para pendukung, sehingga Bawaslu menyarankan kepada KPU agar debat kedua dan seterusnya sebaiknya dilaksanakan di Kupang saja.

“Ada beberapa catatan hasil pengawasan. Pertama kami mengharapkan debat berikutnya dilaksanakan di Kupang karena kalau di Jakarta biaya yang harus dikeluarkan oleh calon cukup besar,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna.

Selain itu, simpatisan dan masyarakat NTT pun yang ingin menyaksikan langsung acara debat calon harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pergi ke Jakarta.

Menurut dia, jika memungkinkan maka volume debat yang semula direncanakan tiga kali dikurangi menjadi dua kali sehingga dapat menutupi defisit anggaran.

“Atau bisa saja KPU mengusulkan anggaran tambahan ke pemerintah daerah melalui DPRD NTT, sehingga debat calon bisa dilaksanakan di Kupang,” katanya menambahkan.

Yosafat Koli menambahkan, keputusan untuk melaksanakan debat di Jakarta melalui proses pengadaan barang dan jasa, sehingga untuk melakukan perubahan harus melalui mekanisme adendum.

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.