KPU: Debat Pilwalkot Bandung Mengenai Permasalahan-Solusi

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan debat kedua Pemilihan Wali Kota Bandung di Hotel Holiday Inn pada Ahad (15/4) malam, mengenai permasalahan serta solusi yang harus dipecahkan.

“Apa sih masalah dan solusi untuk Bandung menurut perspektif dari tiap pasangan calon ketika mereka tahu masalah, kira-kira mana yang jadi prioritas untuk diselesaikan dan bagaimana solusinya,” ujar Ketua KPU Kota Bandung, Rifki Ali Mubarok, Ahad (15/4).

Rifki mengatakan, dalam debat kedua KPU ingin menggali mengenai permasalahan Kota Bandung serta bagaimana solusinya. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas prioritas penanganannya.

“Jadi masing-masing menjelaskan masalah dan solusinya nanti calon lain menanggapi dengan masalah dan solusinya,” kata dia.


Berbeda dengan debat pertama, kata Rifki, kali ini masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan kepada seluruh pasangan melalui media sosial.

BACA JUGA:  Jelang Pilkada, Wagub Tingkatkan Peran Diskominfo Awasi Medsos ASN

Menurut Rifki, hal tersebut dilakukan agar dalam Pilkada Kota Bandung tidak ada jarak antara masayarakat dengan para calon pemimpin mereka.

“Kita lagi buka line tentang curhat warga, nanti ditanyakan juga, dijawab sama Paslon dan ditanggapi oleh panelis untuk diperdalam,” kata dia.

Dalam Debat pertama ini, seluruh pertanyaan disusun oleh para panelis yakni Asep Warlan Yusuf (pakar hukum dan tim kebijakan pemerintah Kota Bandung), Acuviarta Kartabi (pakar ekonomi), Antik Bintari (pakar politik kebijakan publik dan gender), serta Deni Zulkaedi (ahli tata ruang dan ekonomi), dan Profesor Mamat.

“Pertimbangan (menunjuk para panelis) pertama secara akademis mewakili perguruan tinggi negeri dan swasta. Juga terkait lima persoalan yang akan dimunculkan,” kata dia. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi