KPU Biak Numfor Tetapkan 360 TPS Pilkada

BIAK, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, menetapkan sebanyak 360 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni 2018.

“Ada penambahan jumlah TPS pada Pilkada 2018 karena ada peningkatan jumlah pemilih tetap yang di 19 distrik,” kata Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Jackson S Maryen sebelum bertolak dari Bandara Frans Kaisiepo Biak ke Jakarta, Ahad (29/4).

Pada Pemilu 2014 jumlah TPS sebanyak 349 dan untuk Pilkada 2018 meningkat menjadi 360 TPS, sehingga ada penambahan 11 TPS.

Jackson mengakui peningkatan TPS seiring dengan adanya penambahan jumlah calon pemilih baru seperti adanya pensiunan TNI/Polri, dan pemilih pemula berusia 17 tahun.


Faktor lainnya yakni perpindahan penduduk dari daerah lain serta adanya warga Biak yang menikah meski belum berusia 17 tahun.

BACA JUGA:  KPU Lebak Dorong Pemilih Pemula Tidak Golput

Kini, KPU Biak Numfor masih melakukan validasi data pemilih sementara di 257 kampung dan delapan kelurahan.

Oleh karena itu, KPU Biak Numfor mengajak petugas penyelenggara Pilkada serentak 2018 di semua tingkatan agar dapat melaksanakan tugas dengan jujur, beritengritas serta mengikuti aturan yang berlaku.

“KPU berharap proses demokrasi pemilihan kepala daerah berlangsung lancar hingga penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Jackson.

Pilkada 2018 di Biak Numfor diikuti tiga pasangan calon yang mendaftar di KPU setempat yakni Nicodemus Ronsumbre-Akmal Bachri yang diusung koalisi Demokrat, Nasdem, PPP, PKB dan PAN).

Berikutnya pasangan petahana Herry Ario Naap-Nehemia Wospakrik yang diusung PDIP, Golkar, Hanura dan PBB, dan pasangan calon jalur perseorangan Andreas Msen-Yustinus Noriwari. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi