Ia mengatakan, jika Pilkada langsung memberikan manfaat maka silahkan dilanjutkan, namun kalau tidak maka perlu dievaluasi karena institusinya tidak mau pelaksanaan Pilkada menyebabkan perpecahan masyarakat.

Selain itu menurut dia, dalam Pilkada, korupsi semakin banyak karena biaya politik tinggi, misalnya, untuk mendapatkan tiket maju dalam kontestasi Pilkada.

“Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa besar, belum biaya kampanye, biaya saksi dan biaya penyelenggaraannya hampir Rp18 triliun,” ujarnya.

Bambang mengatakan setelah pelaksanaan Pilkada 2018, institusinya akan mengevaluasi pelaksanaan semua Pilkada lalu hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. (Ant/SU03)