Komisioner KPU: Kekhawatiran Pilkada Jabar Rawan Konflik Tidak Terbukti

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Komisioner KPU Jawa Barat Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Nina Yuningsih mengatakan kekhawatiran terhadap Pilkada di Jawa Barat yang dinilai berbagai kalangan sebagai kawasan rawan konflik ternyata tidak terbukti.

“Kekhawatiran Pilkada Jabar rawan konflik ternyata tidak terbukti jarena masyarakat, paslon, dan pendukungnya mampu mengelola perbedaan dengan baik, sehingga suasana pilkada tetap kondusif,” kata Nina Yuningsih di Bandung, Selasa (10/4).

Ia mengatakan di Jawa Barat nyaris tidak ada sentimen identitas atau ujaran kebencian dan berbeda dengan daerah lain, potensi konflik di Jawa Barat bisa diantisipasi semua pihak.

“Terlebih lagi warga Jabar dikenal someah (ramah), sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik pula. Para calonnya sama-sama baik, warganya juga baik, lalu apa yang harus dipertentangkan,” kata dia.

Untuk membangun komitmen pilkada yang damai KPU Jawa Barat dan para pemimpin, tokoh serta pasangan calon yang berlaga di Pilgub Jawa Barta menggelar acara Coffee Morning, pagi tadi di Kota Bandung.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, komitmen pilkada damai sesuai dengan tema Pilgub Jabar sebagai sarana edukasi demokrasi dan wisata politik.

“Suasananya menyenangkan dan menyebarkan nilai-nilai yang bisa diekspos,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proses ini bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi juga melahirkan nilai-nilai yang bisa dipelajari masyarakat. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ