Kemenkominfo, KPU, dan Bawaslu Kerja Sama Lawan Hoax

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama melawan hoax dan ujaran kebencian pada Pilkada 2018.

Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepakatan aksi yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Ketua KPU RI Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1).

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan kolaborasi antarinstansi dan lembaga pemerintah itu, salah satunya dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengguna media sosial dan internet pada tahun politik 2018.

“Sarana ini juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap peserta pemilu,” tutur dia.

Selain untuk melawan konten negatif, Abhan menambahkan kolaborasi tersebut juga ditujukan untuk menghadirkan perhelatan pemilihan kepala daerah yang berimbang dan bertanggung jawab.

“Kerja sama ini diharapakan dapat melindungi pemilih dari penyebarluasan berita bohong dan ujaran kebencian. Hak pemilih di pilkada juga jadi terjamin,” tambah dia.

Kesepakatan aksi ini juga mengatur tugas masing-masing instansi dan lembaga, terkait penanganan hoax dan ujaran kebencian pada Pilkada 2018.

KPU berperan dalam menginformasikan data-data terkait kampanye, di antaranya tim, petugas, serta akun-akun media sosial yang digunakan peserta pemilu sebagai alat sosialisasi.

Selanjutnya, data dan informasi tersebut akan menjadi acuan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan terkait pelanggaran di lapangan, maupun adanya konten negatif yang dimuat di media sosial dalam pelaksanaan kampanye.

Sementara itu, Kemenkominfo memiliki tugas untuk menindaklanjuti konten internet yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy