Kebijakan Mendagri Tempatkan Perwira Polri Sebagai Plt Gubernur Langgar UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman mengatakan, kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menempatkan dua perwira Polri sebagai Plt di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara melanggar Undang-Undang.

“Usulan itu sangat bertentangan dengan pasal 201 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan bertentangan dengan pasal 157 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017,” kata Habiburokhman lewat rilis yang diterima SERUJI, Jumat (26/1).

Ia berharap agar pemerintah berhati-hati dan tegak lurus dalam mematuhi perundang-undangan. Jangan sampai kebijakan pemerintah dipersepsikan tidak profesional.

“Seharusnya kebijakan mengacu pada peraturan, bukan peraturan yang diubah demi memuluskan kebijakan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menepatkan dua perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur di Provonsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Kedua pati itu adalah dua perwira tinggi (pati ) adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai Plt Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan (Aher) yang akan berakhir jabatannya pada 13 Juni 2018 nanti.

Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Namun demikian, penunjukan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri.

Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada serentak 2018 selesai. (SU02)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O