Jelang Tahun Politik, Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan di Banten

0
41
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar (Tengah) saat meresmikan Pojok Pengawasan di Bawaslu Banten Jl. Kelapa Dua No.83, Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Selasa (28/11/2017). (foto:Rizki/SERUJI)

SERANG, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia meresmikan Pusat Pengawasan Partisipatif (Pojok Pengawasan) di Bawaslu Provinsi Banten. Pojok Pengawasan ini merupakan yang ke-27 diresmikan.

Diresmikannya Pojok Pengawasan terkait semakin dekatnya dengan tahun Politik yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pileg-Pilpres 2019.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat.

“Masyarakat dan Bawaslu harus terintegrasi untuk mengawasi pemilu,” katanya usai meresmikan pojok pengawasan Bawaslu Banten di Jl. Kelapa Dua No.83, Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, Selasa (28/11).

Didalam Partisipatif, dijelaskan Edward, ada empat elemen. Pertama orang yang apolitik, dimana orang seperti ini tingkat partisipasinya sangat rendah atau tidak mau peduli dengan politik.

“Partisipatif yang kedua dimana masyarakat memiliki peran, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, partisipasi penyelenggara dimana peran ini diambil oleh Parpol dan terakhir adalah masyarakat yang berjuang untuk pemilu yang tergabung dalam sebuah perkumpulan, seperti ormas atau organisasi lainnya,” terangnya.

Dilanjutkannya, masyarakat menjadi ujung tombak dalam melakukan pengawasan pemilu, untuk itu masyarakat terutama generasi muda harus peduli terhadap politik.

“Kita tidak ingin memiliki generasi apolitik yang sama sekali tidak peduli dengan politik di negeri ini. Setidaknya kita memiliki partisipatif, kita terlibat dalam sebuah pengawasan,” pungkasnya. (Rizki/Hrn)

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....