Jelang Hari Pencoblosan, Muhammadiyah Minta Pemerintah dan Aparat Netral

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menjelang hari pecoblosan Pilkada serentak 2018 yang jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018, Pimpinan Pusan Muhammadiyah meminta pemerintah dan aparat negara menjaga netralitas selama perhelatan memilih kepada daerah di 171 Daerah di Indonesia.

“Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung. ,” kata Ketua Umum PP MUhammadiyah Haedar Nasir dalam keterangan tertulisnya, Ahad (24/6).

Haedar berharap pemerintah dan aparatur negara mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi.

Menurut Muhammadiyah, Pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

“Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta  menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab,” harapnya.

Berikut rilis lengkap PP Muhammadiyah yang diterima SERUJI, Ahad (24/6) malam.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 75/PER/I.0/E/2018
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 27 JUNI 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab.

2. Penyelenggara Pilkada hendaknya bekerja profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab untuk terselenggaranya Pilkada yang berkualitas dan memastikan seluruh tahapan dan proses Pilkada berlangsung dengan demokratis, sesuai aturan, aman, tertib, dan lancar sehingga menghasilkan kepemimpinan di daerah yang benar-benar mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya.

3. Pemerintah dan aparatur negara hendaknya mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi. Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

4. Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA. Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa.

5. Kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, agar dalam menentukan pilihan mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berakhak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh rakyat.

6. Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat hendaknya saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa. Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan.

(ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan