Cegah Korupsi Saat Menjabat, KPK Beri Pembekalan Kepada Cakada se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh Calon Kepala Daerah (cakada) se Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (12/4).

Pengumuman yang berlangsung dalam acara “Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah se-Jatim” dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim 2018 dan 54 cakada Kabupaten/Kota se-Jatim.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengatakan kegiatan ini salah satu tahapan Pilkada 2018 yang akan diselenggarakan serentak pada 27 Juni mendatang.

“Deklarasi LHKPN ini sebagai pembekalan yang bertujuan agar bila terpilih nanti, di dalam proses pemerintahan, bisa dilakukan dengan baik, jujur dan berintegritas, yang jelas para setiap cakada telah melaporkan harta kekayaannya dengan jujur,” kata Eko usai deklarasi LHKPN di Surabaya, Kamis, (12/4).

BACA JUGA:  PKB Berkoalisi Dengan Gerindra-PAN-PKS Usung Sudirman Said

Terpisah, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kegiatan ini adalah sebagai bentuk upaya preventif KPK agar para kepala daerah yang terpilih mampu menghindari tindak pidana korupsi ini.

“Terlebih kita temui calon kepala daerah dan Cagub-Cawagub Jatim, berdasarkan temuan kami, para kandidat setiap calon rawan melakukan tindak korupsi. Ini yang melatar-belakangi adanya pembekalan ini,” ujar Basaria.

Acara “Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah se-Jatim” juga dihadiri 18 ketua KPU Kabupaten/Kota se-Jatim yang daerahnya sedang menyelenggarakan Pilkada. (Devan/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

The SOMAD Power

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi