Cegah Aksi Anarkis, Cabup Jayawijaya Dianjurkan Lapor Panwaslu

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yang tidak diterima menjadi salah satu peserta pilkada di KPU Jayawijaya dianjurkan untuk mengadu ke Panwaslu setempat.

Ketua KPU Papua Adam Arisoy, di Kota Jayapura, Sabtu, terkait aksi demo dan pemasangan tenda darurat oleh massa simpatisan pasangan tertentu di halaman KPU Jayawijaya, menganjurkan agar para bakal calon itu mengadu ke Panwaslu, dan jangan melakukan aksi yang bisa merugikan banyak pihak.

Menurut dia, keputusan yang diambil oleh KPU Jayawijaya sudah berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga hal itu harus dipahami oleh para pihak atau bakal pasangan calon.

“KPU Jayawijaya menurut saya tidak salah, karena sudah ada waktu yang diberikan untuk melengkapi syarat yang diminta, tapi hingga tenggat waktu tutup pendaftaran hal ini tidak dipenuhi oleh bakal pasangan calon yang ditolak,” katanya lagi.

Dengan mengadu ke Panwaslu, kata dia, pasangan bakal calon kepala daerah itu bisa membuat kronologis dan mengajukan bukti-bukti soal dukungan partai pengusung yang dipersoalkan, sehingga lebih elegan, daripada membuat para simpatisan berdemo yang bisa berujung pada tindakan anarkis.

“Kita harus ikuti aturan main yang ada, jika sampai KPU menolak berarti ada berkas yang tidak lengkap. Karena itu, sampaikan aduan ke Panwaslu serta bukti-bukti, sehingga ada solusi dari Panwaslu,” katanya pula.

Adam berharap situasi di Jayawijaya tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab, dan pihak keamanan juga harus bertindak tegas jika mendapati tindakan yang bisa merugikan banyak pihak.

“Kepada para calon kami ajak, imbau agar segera menarik para simpatisan dan pendukungnya itu,” katanya.

Sehari sebelumnya, sekelompok warga simpatisan salah satu bakal pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Jayawijaya, Papua menggelar demonstrasi di kantor DPRD setempat, Jumat (12/1).

Mereka menyampaikan orasi politik yang pada intinya mendukung bakal pasangan calon tertentu, dan berharap “jagoan” mereka dapat ditetapkan sebagai peserta pilkada.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.