KUPANG, SERUJI.CO.ID – Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut dua Emilia Julia Nomleni mendorong masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu untuk mengurus KTP-el agar kelak mempunyai hak pilih.

“Kita sebagai pasangan calon juga harus ikut mengambil peran ini. Kita sedang memberikan dorongan, baik kepada partai maupun relawan untuk tidak saja menggunakan haknya, tapi harus mendorong masyarakat untuk mengurus KTP-el,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa (10/4).

Emilia Julia menyampaikan imbauannya itu karena berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, daftar Pemilih Sementara masyarakat NTT sebanyak 3.079.903 orang.

Dari jumlah itu, masih ada 494.656 orang yang sudah masuk dalam DPS tapi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sehingga terancam tidak memiliki hak pilih.

Mama Emi, sapaan perempuan berambut putih ini merasa bersyukur karena jumlah warga yang belum memiliki KTP-el sudah mulai menurun.

“KPU provinsi NTT beberapa hari lalu menginformasikan sekitar satu juta lebih warga yang bermasalah. Sekarang sudah turun menjadi 400-an ribu,” ujarnya.

Pasangan Marianus Sae itu menjelaskan, persoalan yang dihadapi sekarang ini menjadi catatan untuk diperbaiki ke depan.

“Ini menjadi catatan, ke depan kita memaksimalkan pelayanan kepada semua masyarakat. Kalau tidak ada pemilu kan kita tidak tahu berapa banyak yang belum mengurus KTP-elektroniknya. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Ini tugas semua pihak, walaupun hanya sekedar menyarankan kepada masyarakat untuk mengurusnya,” sarannya.

Mama Emi mengatakan, persoalan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurutnya, kalaupun ke depan dilakukan penertiban terhadap masyarakat dalam hal kepemilikan KTP-el, namun hal paling penting yang perlu dilihat adalah proses pelayanan.

“Kita boleh saja menertibkan. Tapi hal paling penting adalah proses pelayanan kepada masyarakat.Kita boleh tertibkan jika pelayanan sudah maksimal. Pola-pola pelayanan pendekatan dilakukan lebih dulu. Bagaimana kita bisa menertibkan, jika kita sebagai penyelenggara belum maksimal melakukan pelayanan?” imbuhnya. (Ant/SU03)