Cagub Kalbar Sutarmidji Berjanji Terapkan Layanan Tanpa Kelas RS Soedarso

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID – Calon gubernur Kalimantan Barat, nomor urut tiga, Sutarmidji berjanji akan menerapkan pelayanan tanpa kelas di Rumah Sakit Soedarso Pontianak, jika terpilih menjadi gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada serentak 2018.

“Jika saya dan Pak Ria Norsan nanti terpilih, maka akan meningkatkan bangunan RS Soedarso menjadi 12 lantai, dan menerapkan layanan tanpa kelas seperti yang diterapkan di RS Kota Pontianak,” kata Sutarmidji di Pontianak, Sabtu (7/4).

Ia menjelaskan, tetap berkomitmen membangun RS Soedarso, seluruh ruangannya untuk pemegang kartu BPJS dengan ruangan sendiri, kemudian menerapkan layanan tanpa kelas dengan standar pelayanan seperti kelas satu.

Ia menuturkan, jika terpilih ia memastikan tahun pertama APBD adalah membangun RS Soedarso menjadi 12 lantai. Dan rumah sakit itu, menurutnya harus sudah selesai serta beroperasional sebelum tahun ketiga.

“Saya pastikan jika terpilih jadi gubernur Kalbar, tahun pertama APBD yang kita kelola untuk bangun rumah sakit 12 lantai, dan sebelum tahun ketiga harus sudah beroperasi,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait pembangunan rumah sakit di daerah, menurutnya, seperti di Kapuas Hulu sudah baik, hanya yang perlu diperbaiki untuk akses masyarakat bertransportasi dalam membawa pasien menuju rumah sakit terdekat.

Dalam beberapa kali melakukan kampanye dialogis, Sutarmidji dan Ria Norsan menyatakan, akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat lagi.

Sebelumnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, yang dibangun di masa kepemimpinan Sutarmidji, masuk dalam Top 35 dalam hal Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 se-Indonesia. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.