Bawaslu: Kolaka Tertinggi Pelanggaran ASN Dalam Pilkada

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat Kabupaten Kolaka merupakan daerah yang memiliki angka pelanggaran tertinggi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak 2018 ini.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu di Kendari, Rabu (11/4), mengatakan dari angka 204 pelanggaran ASN di seluruh Sulawesi Tenggara, sudah 96 persen yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sampai 9 April 2018, Kabupaten Kolaka tercatat sebagai kabupaten dengan angka tertinggi pada pelanggaran Pilkada yakni 43, disusul Kabupaten Baubau 35, dan Kabupaten Konawe 33 pelanggaran,” ujarnya.

Sedangkan yang terendah pelanggaran ASN-nya berada di Kabupaten Buton Selatan dan Konawe Utara dengan jumlah masing-masing satu pelanggaran.

“Memang masih ada satu dua kasus yang masih dalam proses penanganan, selainnya sudah direkomendasikan dan sebagian juga sudah keluar surat perintah pemberian sanksi dari KASN,” ujar Hamiruddin Udu.

Lebih lanjut, Hamiruddn Udu menjelaskan dengan melihat angka pelanggaran ASN yang mencapai 204 tersebut menggambarkan tren pelanggaran oleh ASN semakin meningkat. Hal ini mungkin disebabkan karena lemahnya sanksi KASN dan besarnya potensi reward untuk dipromosikan karirnya bila pasangan calon (Paslon) yang didukungnya menang.

“Di satu sisi, hal tersebut menggambarkan pula masih rendahnya kepatuhan terhadap negara. ASN semestinya menjadi contoh kepatuhan hukum masyarakat kepada negara,” kata Hamiruddin.

Untuk itu, pihaknya berharap semua ASN untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, harapnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER