Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan kabupaten/kota lainnya.

“Setelah pemetaan, itu yang paling rawan di Badung. Tetapi di Badung dengan berbagai pendekatan, sudah kami siapkan ‘treatment’ yang berbeda,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Ahad (18/2).

Menurut Rudia, dengan tingginya euforia di Kabupaten Badung untuk menyambut Pilkada 2018, juga diiringi dengan peningkatan potensi terjadinya pelanggaran, apalagi jika dilakukan pada tahapan-tahapan kampanye.

“Begitu fokus pengawasan kami sudah temukan paling rawan, tentu berbagai pengawasan secara berlapis akan kami lakukan bersama jajaran,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Rudia, kini saatnya para calon peserta Pilkada 2018 agar mengimplementasikan imbauannya kepada para pendukung dan relawan hingga di akar rumput untuk senantiasa menjaga kedamaian dan kenyamanan dalam semua tahapan pilkada.

“Beberapa stakeholder, KPU dan bahkan kami telah melaksanakan deklarasi kampanye damai, komitmennya sudah pasti jelas untuk menjaga Pilkada Bali agar damai dan bebas pelanggaran, jadi kini tinggal segera diimplementasikan,” ujarnya.

Terkait dengan temuan pelanggaran pilkada, Rudia mengharapkan masyarakat agar tidak segan pula untuk melaporkan pada jajaran panitia pengawas.

“Bawaslu hingga jajaran terbawah tidak boleh menolak laporan. Laporan kami terima, kemudian kami verifikasi memenuhi unsur atau tidak secara formal dan material. Akan kami sampaikan pada pelapor jika ada unsur-unsur belum yang terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Ketut Sunadra, komisioner Bawaslu Bali juga mengingatkan calon kepala daerah bahwa mereka dapat dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2018, jika terbukti memberikan janji dan melakukan praktik politik uang.

“Dulu saat pilkada serentak 2015 tidak tegas soal sanksi. Sekarang dengan adanya revisi kedua UU Nomor 10/2016 sanksi tegas. Mereka yang menjanjikan saja bisa dikenakan sanksi apalagi praktik politik uang,” ujar Sunadra yang merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali itu.

Dia menambahkan, sanksi administrasi bila terbukti bisa berupa pembatalan pasangan calon. Kewenangan pembatalan tentu ada di KPU atas rekomendasi Bawaslu. Sedangkan pidana kewenangan selain melibatkan unsur Bawaslu, juga ada kepolisian dan kejaksaan.

“Tetapi, sebelum tahap pemberian sanksi, pelanggaran administrasi bisa diberikan apabila pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan sanksi akan diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran,” kata Sunadra. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.