Pengamat: Politikus Pindah Parpol Berorientasi Kekuasaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai politikus yang loncat pagar atau berpindah partai politik hanya berorientasi pada kekuasaan.

Meskipun lazim terjadi dalam perpolitikan di Indonesia, kata Adi di Jakarta, Selasa (17/4), bukan berarti perilaku seperti itu bisa dianggap angin lalu karena hal itu menunjukkan lemahnya kaderisasi di tubuh partai politik.

“Kader yang loncat itu merupakan contoh buruk karena hanya berorientasi pada kekuasaan. Partai yang menerima politikus itu juga memperlihatkan bahwa mereka tidak bisa menghadirkan kader sendiri,” katanya.

Menurut dia fenomena politikus kutu loncat menjadi kabar buruk bagi rekrutmen elit partai politik sekaligus elit nasional.

“Itu artinya, parpol gagal menginjeksi ideologi sehingga parpol hanya dianggap sebagai alat mendapat kekuasaan semata. Bukan dimaknai sebagai instrumen mengabdi pada rakyat dan kebaikan,” katanya.

Alasan berpindah partai memang bisa beragam. Namun, menurut Adi, kebanyakan, diakui atau tidak diakui, lebih demi kepentingan pribadi.

“Biasanya mereka mencari alasan pembenaran atas manuver yang dilakukan. Tinggal masyarakat yang menilai,” katanya.

Menurut dia politikus pindah partai lebih disebabkan tidak lagi mendapat posisi strategis di partai lama atau mendapat tawaran posisi yang lebih baik di partai baru.

Selain itu, bisa juga untuk mencuri perhatian masyarakat karena namanya telah tenggelam. Di Indonesia, politikus pindah partai masih menjadi perhatian media massa untuk diberitakan.

“Nama mereka yang sebelumnya tenggelam pun seakan mendapatkan momennya kembali saat mereka pindah partai. Tampaknya, manuver pindah partai mereka lakukan sebagai cara mudah untuk mendapatkan perhatian publik,” katanya.

Menurut Adi, kepindahan politikus memang berpengaruh bagi partai yang ditinggalkan karena pemilih loyal pasti akan ikut juga.

“Tapi tidak signifikan,” kata dosen ilmu politik pada FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga peneliti pada The Political Literacy Institute itu.

Menjelang Pemilu 2019, sejumlah politikus memilih pindah partai sebagai kendaraan baru, di antaranya Priyo Budi Santoso yang pindah dari Partai Golkar ke Partai Garuda dan Ahmad Yani dari PPP ke PBB. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.