Pengamat: Literasi Media Digital Cegah Konflik Horizontal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan pemerintah harus melakukan literasi media digital untuk mencegah konflik horizontal.

“Sekalipun belum ada Paslon definitif Pilpres 2019, seolah genderang perang konten sosial media tampaknya sudah dimulai. Perang tagar Pilpres pun terjadi,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Senin (16/4).

Tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada #2019 Tetap Jokowi, di sisi lain muncul #2019 Ganti Presiden.

Semua itu bertujuan untuk menguasai ruang publik. Bahkan mereka seolah sudah saling men-downgrade.


Ia mengatakan perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu, sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia.

“Merujuk pada realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, seperti konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019,” kata dia.

Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air.

Ke depan (semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019) intensitas perang konten akan semakin kuat (panas) antara aktor politik yang satu terhadap yang lain.

BACA JUGA:  Akbar Tandjung Muncul Dalam Survei Cawapres

Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pegawai negeri maupun yang bukan, sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu.

“Tentu, sebaiknya leading sector berada di tangan Kemenkominfo dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Lebih baik lagi bila kementerian atau instansi pemerintah tertentu lebih proaktif lebih baik,” kata dia.

Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, maka materi literasi media digital dunia maya, yang paling utama diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka menangkal dampak negatif hiruk-pikuk wacana antar para politisi di ruang publik yang tampaknya akan semakin kencang menjelang tahun politik, antara lain, (1) mengenal ciri-ciri hoaks, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA.

“Kiat menulis pendapat, informasi dan berita yang tidak bertentangan dengan UU ITE; etika komunikasi di ruang publik; dampak hoaks dan eksploitasi SARA pada masyarakat dan budaya; kecerdasan menggunakan sosial media dan menganalisis isi website; kemampuan membuat weblog dan mengisi konten multimedia,” kata dia.

Kemudian, teknik produksi konten video dengan kamera smartphone (HP) yang produktif dan menguasai penggunaan aplikasi editing video dan foto. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi