Pengamat: Literasi Media Digital Cegah Konflik Horizontal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan pemerintah harus melakukan literasi media digital untuk mencegah konflik horizontal.

“Sekalipun belum ada Paslon definitif Pilpres 2019, seolah genderang perang konten sosial media tampaknya sudah dimulai. Perang tagar Pilpres pun terjadi,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Senin (16/4).

Tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada #2019 Tetap Jokowi, di sisi lain muncul #2019 Ganti Presiden.

Semua itu bertujuan untuk menguasai ruang publik. Bahkan mereka seolah sudah saling men-downgrade.

Ia mengatakan perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu, sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia.

“Merujuk pada realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, seperti konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019,” kata dia.

Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air.

Ke depan (semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019) intensitas perang konten akan semakin kuat (panas) antara aktor politik yang satu terhadap yang lain.

Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pegawai negeri maupun yang bukan, sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu.

“Tentu, sebaiknya leading sector berada di tangan Kemenkominfo dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Lebih baik lagi bila kementerian atau instansi pemerintah tertentu lebih proaktif lebih baik,” kata dia.

Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, maka materi literasi media digital dunia maya, yang paling utama diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka menangkal dampak negatif hiruk-pikuk wacana antar para politisi di ruang publik yang tampaknya akan semakin kencang menjelang tahun politik, antara lain, (1) mengenal ciri-ciri hoaks, ujaran kebencian dan eksploitasi SARA.

“Kiat menulis pendapat, informasi dan berita yang tidak bertentangan dengan UU ITE; etika komunikasi di ruang publik; dampak hoaks dan eksploitasi SARA pada masyarakat dan budaya; kecerdasan menggunakan sosial media dan menganalisis isi website; kemampuan membuat weblog dan mengisi konten multimedia,” kata dia.

Kemudian, teknik produksi konten video dengan kamera smartphone (HP) yang produktif dan menguasai penggunaan aplikasi editing video dan foto. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Islam Nusantara

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.