Yusril Sebut Poros Ketiga Sulit Dibentuk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan rencana pembentukan poros ketiga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 semakin sulit.

“Ya memang Pak Zulkifli Hasan katanya mau bentuk kelompok ketiga itu tetapi kelihatannya makin sulit. Apalagi kalau Pak Prabowo betul-betul siap maju sebagai calon, pembentukan kelompok ketiga itu memang agak sulit,” kata Yusril di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/4).

Yusril mendatangi gedung KPK untuk menemani kliennya yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang diperiksa sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Saya ikut pengalaman tahun 1999 pada waktu itu ada poros tengah. Itu memang mungkin digalang karena yang memilih kan MPR kalau sekarang ini yang milih rakyat bikin poros tengah itu tidak mudah mewujudkan,” ucap Yusril.


Baca juga: Yusril: Kasus Syafruddin “Error in Persona”

Yusril pun belum bisa memastikan ke mana arah koalisi partainya dalam Pilpres 2019 mendatang.

“Alternatifnya kami belum putuskan ke arah mana tetapi kalau untuk dukung Pak Jokowi, PBB sudah mengatakan tidak. Kalau Pak Jokowi calon tunggal ya PBB dukung kotak kosong,” ungkap Yusril.

Sementara saat dikonfirmasi apakah partainya akan merapat ke Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa sampai saat belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

BACA JUGA:  Perindo Pecat Kader Terkena OTT KPK

“Gerindra sampai hari ini belum ada pembicaraan apapun walaupun banyak sekali wacana-wacana disebutkan tetapi belum ada keputusan apapun yang kami ambil, kami hormati rekan-rekan yang mungkin sudah merasa lebih berhak menjadi pasangannya Pak Prabowo saya tidak begitu ngotot atau apa jadi saya biasa-biasa saja,” tuturnya.

Baca juga: Yusril Datangi Gedung KPK Dampingi Syafruddin

Sementara itu, Yusril juga membenarkan bahwa terdapat beberapa politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung dengan partainya.

“Memang beberapa hari yang lalu sejumlah tokoh-tokoh PPP datang ke kantor kami menyatakan keinginan bergabung ke PBB karena merasa ada kesamaan dari segi visi, misi, dan garis perjuangan. Mereka sendiri menamakannya sebagai kelompok PPP khittah yang terdiri dari dua kubu baik kubunya Djan Faridz maupun kubunya Pak Romi,” kata dia.

Beberapa politisi yang menyatakan pindah itu antara lain Wakil Ketua Umum PPP kubu Romahurmuziy Tamam Achda, mantan Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani dan Anwar Sanusi.

“Dari dua kubu pokoknya yang sama-sama tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh partai kalau dulu itu tidak setuju dengan dukung Ahok kalau sekarang ini tidak setuju karena barangkali dukung Jokowi,” ucap Yusril. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi