Wiranto: Permasalahan Hanura Adalah Soal Kepemimpinan

2
56
OSO-Wiranto
Oesman Sapta Odang alias OSO (kiri) dan Wiranto (kanan). (Foto: Dok Hanura)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengatakan permasalahan, yang kini melanda partai politik, yang didirikannya, adalah soal kepemimpinan.

“Kami coba melakukan pendekatan ke kedua pihak untuk bersama-sama bertumpu kepada satu musyawarah yang mengedepankan hati nurani. Semua terjadi karena ada sebab dan akibat, kalau ini karena masalah ‘leadership’ (kepemimpinan),” kata Wiranto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1).

Pada Kamis, 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 401 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menghasilkan keputusan pemberhentian Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum.

Munaslub secara aklamasi juga menunjuk Ketua Umum Partai Hanura terpilih Daryatmo bersama enam orang anggota tim formatur untuk segera menyusun struktur kepengurusan DPP Partai Hanura hasil munaslub.

“Tapi, kalau itu tidak selesai tentunya melalui pendekatan-pendekatan hukum. Ini tentu akan merugikan Partai Hanura karena kami sedang menghadapi proses verifikasi faktual pilkada, pilpres, pileg tapi ini urusan dalam partai. Apa yang harus saya lakukan, saya lakukan,” tambah Wiranto.

Ia mengakui ada permintaan agar ia kembali memimpin partai tersebut.

“Teman-teman dari kelompok DPD dan DPC meminta saya kembali memimpin partai ini. Tapi saya katakan tugas pokok saya sebagai Menkopolhukam juga cukup padat, sehingga orientasi saya membantu Presiden saat ini. Tapi saya sebagai ketua wanbin tentu juga punya tanggung jawab bagaimana partai ini tetap rukun, baik, eksis, tetap berkembang. Tapi saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bisa berpikir dengan baik,” ungkapnya.

Wiranto pun mengaku belum bertemu dengan dua pihak yang berkonflik.

“Saya tidak bisa bicara dengan anda tanpa bertemu kedua belah pihak. Saya baru rapat dengan Presiden, belum juga ketemu, mendengar itu juga dari berita ya. Saya perlu ketemu dulu baru bisa menjawab,” jelas Wiranto.

Konflik dipicu antara lain karena Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memindahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan soal pengangkatan kepengurusan tingkat DPC kota/kabupaten ke tingkat DPP dari sebelumnya di tingkat DPC.

Kedua, OSO dinilai melanggar pakta integritas yang salah satu isinya adalah menjaga soliditas partai, namun OSO malah memecat petinggi DPD Hanura tanpa alasan jelas, termasuk Sekjen Hanura Syarifudin Sudding. Sudding mengklaim mosi tidak percaya diajukan 27 DPD dan lebih dari 400 DPC. (Ant/SU05)

loading...

2 KOMENTAR

  1. Bukan hanya kepemimpinan tapi moralitas kepemimpinan. Moral pemimpin seperti apa yg mendukung tumbuh kembangnya embrio2 PKI, yg mendukung cina mencengkram negeri ini, yg mendukung penista agama, yg mendukung semua pengkhianatan terhadap republik ini. Moral pemimpin seperti apa yg mendukung segala kebejatan itu ?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...