Walau Tak Lolos ke Parlemen, Hanura Ajukan 40 Nama Calon Menteri ke Presiden Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Walau tidak lolos ambang batas parlemen (Parlementary threshold) pad aPemilu 2019 lalu, sehingga tidak dapat menempatkan satupun wakil di DPR RI, Partai Hanura tetap percaya diri mengajukan kadernya untuk menduduki kursi menteri di Kabinet Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Harry Lontung Siregar mengatakan partainya mengajukan 40 nama calon menteri kepada Presiden terpilih Jokowi, untuk dipertimbangkan mengisi pos-pos kementerian/lembaga.

“Kami sudah menyetorkan nama sebanyak-banyaknya, sampai 40 orang,” kata Harry Lontung di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Senin (5/8).

Dia mengatakan 40 nama itu disampaikan saat para pimpinan Partai Hanura menemui Presiden Jokowi pada tanggal 24 Juli lalu.

BACA JUGA:  Jelang Akhir Tahun, Hanya Hanura Yang Belum Ambil Dana Bantuan Parpol

Namun Harry enggan menyebutkan nama-nama yang masuk dalam daftar 40 orang tersebut, termasuk kemungkinan ada atau tidak nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta di dalamnya.

“Semuanya itu ada dari A sampai Z, dan itu sudah kami sampaikan kepada Presiden,” ujarnya.

Harry menyadari bahwa penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden dan menyerahkan penuh kepada Presiden.

Menurut dia, apakah 40 nama itu diterima atau tidak, tergantung kepada putusan Presiden yang memiliki hak penuh.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi