UU Pilkada Perlu Direvisi Kembali

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono memandang perlu menyempurnakan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 supaya partai politik bisa mengajukan pasangan calon pengganti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya kira perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) agar bisa mengganti pasangan calon berstatus tersangka,” kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono di Semarang, Selasa (20/3) pagi.

Iqbal yang juga alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang mengatakan hal itu ketika merespon perlu tidaknya merevisi kembali UU No.1/2015 setelah undang-undang ini mengalami perubahan hingga dua kali, yakni pertama UU No. 8/2015 dan terakhir UU No. 10/2016.

Menurut dia, tidak saja mengatur soal penggantian pasangan calon yang bermasalah hukum, seperti terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga ada ketentuan mereka yang berstatus tersangka tidak boleh mendaftar sebagai calon kontestan pilkada.

Meskipun dalam hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, kata Iqbal, seyogianya secara tegas tidak mengizinkan siapa saja yang berstatus tersangka untuk mendaftar sebagai calon peserta pilkada daripada menimbulkan masalah hukum baru.

Di sisi lain Iqbal mengusulkan penyamaan nama penyelenggara pemilu di semua tingkatan, khususnya pantia pengawas (panwas), jika pemerintah dan DPR RI merevisi kembali UU Pilkada.

Semula di dalam UU No.10/2016 menggunakan istilah panitia pengawas kota/kabupaten, menurut dia, sebaiknya mengubah menjadi badan pengawas pemilu (bawaslu) sebagaimana yang termaktub di dalam UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ