Tuduh SBY Gunakan Aparat di Pilpres 2004 dan 2009, Demokrat: PDIP Panik dan Berhalusinasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah tuduhan Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun yang mengatakan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan alat-alat negara untuk memenangkan Pilpres pada tahun 2004 dan 2009.

“Komaruddin Watubun terlihat panik. Bahkan dia menyebut SBY menggunakan intelijen pada Pilpres 2004. Apa dia lupa, saat itu Megawati-lah Presiden yang kembali mencalonkan diri sebagai petahana. Lantas bagaimana ceritanya SBY bisa peralat intelijen 2004?” ujar Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Ahad (24/6).

Sebelumnya, Komaruddin menuding Presiden RI ke-6 SBY menggunakan alat-alat negara untuk memenangkan Pilpres 2004 dan 2009. Hal itu disampaikan Komaruddin membalas tudingan SBY terkait terindikasinya ketidaknetralan Polri, TNI dan BIN dalam gelaran Pilkada serentak 2018.

Baca juga: Ditemukan Banyak Ketidaknetralan Polisi, IPW Desak Kapolri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2018

Terkait Pilpres 2009, Ferdinand dengan tegas membantah tuduhan Komaruddin bahwa SBY menggerakan aparat negera untuk tidak netral di Pilpres 2009 dengan memasukkan ke tim-tim yang dibentuk untuk memenangkan SBY.

“Halusinasi Komaruddin terlalu berlebihan. Coba cari berita 2009, ada gak kasus ketidak-netralan aparat? Seingat saya tidak ada. Semua itu tuduhan halusinasi Komaruddin saja,” tegasnya.

Baca juga: Panas, PDIP Tuding Balik SBY Terkait Netralitas TNI/Polri

Ferdinan juga menapik tuduhan PDIP yang mengatakan SBY menawarkan posisi pada anggota KPU masa itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, demi kepentingan Pilpres 2004 dan 2009.

“Itu pilihan politik mereka (Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, red), bukan (karena) ditawari jabatan oleh SBY,” ujarnya.

Baca juga: SBY Pertanyakan Sikap Pj Gubernur Geledah Rumah Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi

Sementara itu, terkait tudingan Komaruddin yang menuduh peran SBY dalam kasus Antasari Azhar, Ferdinand menganggap Komaruddin sedang bicara omong kosong.

“Terkait Antasari, jelas-jelas Antasari Azhar dibui karena skandal pembunuhan terhadap Nasrudin, bukan karena kasus IT KPU. Omong kosong saja itu isunya karena mau usut kasus IT KPU,” tukas Ferdinan. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Boneka Cantik dari Balaikota

Seperti drama korea (drakor), ada yang menangis ada yang tertawa. Akhirnya perburuan rekom PDIP untuk pilwali Surabaya mencapai antiklimaks, Rabu (2/9). And the winner is...Tri Rismaharini sebagai sutradara terbaik. Whisnu berusaha tatag, berdiri di depan kamera menghadap Megawati Soekarnoputri. "Aku tidak akan buang kamu, Whisnu," kata Mega.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ