Terkait Pencapresan Prabowo, Fadli Zon Bantah Gerindra Pecah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon membantah kader partainya terpecah antara setuju Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2019 atau menginginkan Prabowo hanya sebagai penentu kebijakan partai.

“Semua kader Gerindra mendukung Prabowo maju sebagai capres di Pilpres 2019, tidak ada yang terbelah dan tidak ada yang berpendapat Prabowo menjadi ‘king maker’,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/4).

Dia menjelaskan dalam rangka untuk menuju Pilpres 2019 pasti ada tahapan-tahapannya sehingga tidak serta merta seorang yang ingin ikut kontestasi Pilpres mendeklarasikan diri.

Menurut dia, saat ini semua pihak yang ingin maju di Pilpres 2019 masih menggalang dukungan koalisi sehingga saat ini semuanya baru berstatus bakal calon presiden.


“Semuanya bakal capres semua, belum ada capres karena belum ada surat mandat yang resmi kepada KPU. Kalau orang ada niat deklarasi diri, itu baru sepihak,” ujarnya.

BACA JUGA:  Nama Cak Imin Disebut Jokowi, PPP: Biasa Saja Tidak Ada yang Istimewa

Fadli menjelaskan Gerindra ingin tahapan-tahapan persyaratannya dipersiapkan lebih matang karena Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 yang cenderung terburu-buru.

Dia mengatakan di Pemilu 2014, bulan April 2014 melaksanakan Pemilu legislatif lalu menggalang koalisi untuk persiapan Pilpres yang berlangsung Juli 2014, sedangkan di Pemilu 2019 pelaksanaannya bersamaan sehingga strateginya berbeda.

“Prabowo tidak ragu sama sekali untuk maju di Pilpres 2019 dan 100 persen siap, tidak ada rasa galau,” katanya.

Fadli mengakui sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan Majelis Syuro PKS, namun deklarasi masih menunggu momentum yang tepat karena waktu pelaksanaan pendaftaran capres di Pilpres 2019 masih lama yaitu Agustus 2018. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi