Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh


DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partai politik yang ia pimpin tidak pernah meminta-minta jatah menteri dalam kabinet bentukan Jokowi untuk lima tahun ke depan bersama KH Ma’ruf Amin.

NasDem, kata Paloh, tetap berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat kepada Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa,” kata Paloh, di sela-sela menghadiri Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Kamis (8/8).

Ia menegaskan Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 memberikan dukungan tanpa syarat dan itu harus diyakini bersama.

“Tidak pernah saya bicara minggu lalu begini, minggu ke depan kemudian begini, cilaka kita. Satu kali secara resmi saya katakan, NasDem sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Tidak ada urusan berapa kursi, mau satu, mau dua, tidak ada masalah,” ucapnya.

Terkait permintaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi agar kader PDI Perjuangan mendapatkan jatah kursi menteri yang terbanyak, menurut Paloh hal itu wajar saja karena PDI Perjuangan sebagai partai pemenang.

Ia juga membantah ada keretakan hubungan antara partai yang dia pimpin dengan PDI Perjuangan. “Tidak pernah ada keretakan itu. Kalau kami retak, ngapain kami datang (ke Kongres PDI Perjuangan),” ujarnya.

Mengenai kehadiran pentolan partai di luar partai koalisi yang mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di antaranya Prabowo Subianto (ketua umum DPP Partai Gerindra) dalam Kongres PDI Perjuangan itu, menurut Paloh untuk lebih mengukuhkan suasana dalam membangun kesadaran berbangsa.

“Bangsa ini bisa bergerak lebih maju ketika memahami bukan hanya satu kelompok yang mampu. Diperlukan seluruh kelompok untuk membangun persamaan dan kesatuan pemikiran untuk memajukan bangsa ini,” katanya.

Mengenai posisi di dalam partai pendukung, ataupun di luar koalisi, bagi dia yang terpenting adalah niatnya. “Kalau memang mempunyai niat yang sama untuk bertanggung jawab maju mundurnya bangsa kita, kita harus hargai itu,” ucapnya.

Partai NasDem, kata Paloh, berpolitik bukan dalam waktu satu minggu, tetapi sudah cukup lama. “Dengan model dan sistem demokrasi seperti ini sebenarnya kita harus bisa menyesuaikan sebuah proses penuh dengan dinamika, dialektika, dan romantisme itu sendiri,” katanya.

Ia pun mengingingatkan ancaman disintegrasi bangsa yang harus dipahami secara sungguh-sungguh oleh semua komponen bangsa dan tidak boleh dilakukan pembiaran.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close