Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

DENPASAR, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partai politik yang ia pimpin tidak pernah meminta-minta jatah menteri dalam kabinet bentukan Jokowi untuk lima tahun ke depan bersama KH Ma’ruf Amin.

NasDem, kata Paloh, tetap berkomitmen memberikan dukungan tanpa syarat kepada Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa,” kata Paloh, di sela-sela menghadiri Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, di Sanur, Denpasar, Kamis (8/8).

Ia menegaskan Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 memberikan dukungan tanpa syarat dan itu harus diyakini bersama.


“Tidak pernah saya bicara minggu lalu begini, minggu ke depan kemudian begini, cilaka kita. Satu kali secara resmi saya katakan, NasDem sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Tidak ada urusan berapa kursi, mau satu, mau dua, tidak ada masalah,” ucapnya.

Terkait permintaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi agar kader PDI Perjuangan mendapatkan jatah kursi menteri yang terbanyak, menurut Paloh hal itu wajar saja karena PDI Perjuangan sebagai partai pemenang.

Ia juga membantah ada keretakan hubungan antara partai yang dia pimpin dengan PDI Perjuangan. “Tidak pernah ada keretakan itu. Kalau kami retak, ngapain kami datang (ke Kongres PDI Perjuangan),” ujarnya.

BACA JUGA:  PDI Perjuangan Target Menang di Empat Pilkada Banten

Mengenai kehadiran pentolan partai di luar partai koalisi yang mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di antaranya Prabowo Subianto (ketua umum DPP Partai Gerindra) dalam Kongres PDI Perjuangan itu, menurut Paloh untuk lebih mengukuhkan suasana dalam membangun kesadaran berbangsa.

“Bangsa ini bisa bergerak lebih maju ketika memahami bukan hanya satu kelompok yang mampu. Diperlukan seluruh kelompok untuk membangun persamaan dan kesatuan pemikiran untuk memajukan bangsa ini,” katanya.

Mengenai posisi di dalam partai pendukung, ataupun di luar koalisi, bagi dia yang terpenting adalah niatnya. “Kalau memang mempunyai niat yang sama untuk bertanggung jawab maju mundurnya bangsa kita, kita harus hargai itu,” ucapnya.

Partai NasDem, kata Paloh, berpolitik bukan dalam waktu satu minggu, tetapi sudah cukup lama. “Dengan model dan sistem demokrasi seperti ini sebenarnya kita harus bisa menyesuaikan sebuah proses penuh dengan dinamika, dialektika, dan romantisme itu sendiri,” katanya.

Ia pun mengingingatkan ancaman disintegrasi bangsa yang harus dipahami secara sungguh-sungguh oleh semua komponen bangsa dan tidak boleh dilakukan pembiaran.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi