Tayangkan Iklan Perindo, KPI Jatuhkan Sanksi Pada Empat Stasiun TV

4
255
perindo, hary tanoe
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberi teguran tertulis kepada empat televisi (TV) swasta yang menayangkan iklan partai Perindo. Menurut KPI ini merupakan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).

“KPI menilai, penayangan iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik,” ujar Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano dalam keterangan tertulis di laman KPI yang dikutip SERUJI pada Sabtu (13/5).

Empat stasiun TV swasta yang dimaksud adalah RCTI, Global TV, MNC TV dan iNEWS TV. Siaran iklan Partai Perindo yang ditayangkan melanggar P3 & SPS yang mengatur bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

Loading...

“Siaran Iklan Partai Perindo ini melanggar Pasal 11 P3 KPI tahun 2012 dan pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012,” kata Hardly.

Selain peringatan tertulis, KPI juga memerintahkan penghentian siaran iklan Partai Perindo pada keempat stasiun TV tersebut. Ini merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berisi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Bahkan ancaman peningkatan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012 juga diingatkan KPI.

“Jika masih terjadi pengulangan pelanggaran, KPI telah siap dengan langkah selanjutnya termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah melewati tahapan penjatuhan sanksi yang diatur dalam P3 & SPS,” ujar Hardly.

KPI mengingatkan kembali bahwa lembaga penyiaran wajib menaati dan menjadikan P3 & SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran, sebagaimana yang telah dinyatakan pada proses pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maupun pengajuan perpanjangan IPP dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang lalu.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU