Tayangkan Iklan Perindo, KPI Jatuhkan Sanksi Pada Empat Stasiun TV

4
181
perindo, hary tanoe
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberi teguran tertulis kepada empat televisi (TV) swasta yang menayangkan iklan partai Perindo. Menurut KPI ini merupakan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).

“KPI menilai, penayangan iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik,” ujar Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano dalam keterangan tertulis di laman KPI yang dikutip SERUJI pada Sabtu (13/5).

Empat stasiun TV swasta yang dimaksud adalah RCTI, Global TV, MNC TV dan iNEWS TV. Siaran iklan Partai Perindo yang ditayangkan melanggar P3 & SPS yang mengatur bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Siaran Iklan Partai Perindo ini melanggar Pasal 11 P3 KPI tahun 2012 dan pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012,” kata Hardly.

Selain peringatan tertulis, KPI juga memerintahkan penghentian siaran iklan Partai Perindo pada keempat stasiun TV tersebut. Ini merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berisi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Bahkan ancaman peningkatan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012 juga diingatkan KPI.

“Jika masih terjadi pengulangan pelanggaran, KPI telah siap dengan langkah selanjutnya termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah melewati tahapan penjatuhan sanksi yang diatur dalam P3 & SPS,” ujar Hardly.

KPI mengingatkan kembali bahwa lembaga penyiaran wajib menaati dan menjadikan P3 & SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran, sebagaimana yang telah dinyatakan pada proses pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maupun pengajuan perpanjangan IPP dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang lalu.

 

EDITOR: Iwan Y

BAGIKAN
loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Airlangga Hartarto

Pleno Tunjuk Airlangga Hartarto Sebagai Ketua Umum Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Pleno Partai Golkar, Rabu (13/12) malam, memutuskan menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang kini tengah...
setnov, FPG

Perbuatan Setya Novanto Untungkan Orang dan Korporasi, Inilah Daftarnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut perbuatan Setya Novanto menguntungkan orang lain dan korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-el). "Selain...
Jokowi

Indonesia Sampaikan Enam Usulan OKI Terkait Yerusalem

ISTANBUL, SERUJI.CO.ID - Indonesia mengusulkan enam poin usulan penting sikap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam terkait pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Pertama,...

KANAL WARGA TERBARU

images(14)

Jangan Terlalu Berharap Dengan Hukum

Tulisan ini acap kali menjadi perbincangan hangat banyak pihak, khususnya masyarakat menengah kebawah. Meski tak semuanya benar, namun sesuai fakta yang dialami banyak pihak...

Calon Haji Pasca Stroke Ini Tetap Ingin Berangkat Haji

WONOGIRI - Bisa menunaikan rukun iman yang kelima merupakan dambaan setiap muslim di seluruh dunia tak terkecuali muslim indonesia. Bahkan mereka yang secara fisik lemahpun...
4e3443b2632b8e8a4ea012759bd78a3e4f282447

Belajar Jadi Makmum Kalau Ingin Beriman

Shalat berjamaah adalah contoh bagaimana sebuah ukhuwah dibangun. Oleh karenanya, ibadah mulia itu berlipat kali nilainya di sisi Allah. Ukhuwah itu sendiri ciri keimanan, bagaikan...