Soal Siapa Cawapres Pendamping Jokowi, Begini Kata Sekjen PDIP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terus menghindar saat ditanya mengenai bakal calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019, dan tetap merahasiakan informasi baik itu nama maupun latar belakangnya.

“Nama-nama cawapres masih dibahas dalam suasana kontemplatif. PDI Perjuangan dan partai politik mitra koalisi, tinggal menunggu momentum saja,” kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (11/7).

Ketika ditanya, soal peluang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendamping Jokowi, menurut Hasto, banyak aspirasi yang mengusulkan nama-nama untuk mendampingi Jokowi.

“Ada nama A, B, C, dan sebagainya. Semuanya masuk dalam pertimbangan,” kata Hasto.


Jokowi selanjutnya, katanya, akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalaminya untuk kemudian memilih siapa yang dinilai paling tepat.

“PDI Perjuangan memiliki pengalaman saat memilih pasangan Jokowi-JK menghadapi pemilu Presiden 2014. Pada momentum yang tepat, Pak Jokowi akan mengambil keputusannya bersama ketua umum partai-partai politik mitra koalisi,” katanya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan memiliki pengalaman menghadapi pemilu Presiden 2014, di mana banyak pihak mengusulkan nama-nama calon Presiden dan calon Presiden, tapi melalui komunikasi yang intensif dan kontemplasi, akhirnya dapat disepakati pasangan Capres-Cawapres yang diusung.

“Dari pengalaman itulah yang menjadi bekal bagi PDI Perjuangan dalam membangun optimisme bahwa partai politik mitra koalisi yang menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi akan selalu bersama-sama,” katanya.

Hasto menyebutkan, partai politik tersebut, adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Kalau PKB sampai saat ini belum menentukan sikapnya,” katanya.

Ketika ditanya peluang KH Ma’ruf Amin, Hasto mengatakan, nama-nama bakal cawapres semuanya sudah ada di kantong Jokowi dan masih dalam pertimbangan.

“Kami mencari figur pemimpin yang betul-betul dapat berdedikasi kepada untuk membangun bangsa dan negara. Figur yang mampu mengkonsolidasikan semua harapan rakyat dan mengakomodasinya menjadi yang besar,” katanya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.