Rhoma Irama: KPU-Bawaslu Diskriminatif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama mengaku kecewa atas kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu RI yang dinilai diskriminatif dalam tahapan pemilu.

“Saya sangat kecewa terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak profesional, tidak berintegritas dan tidak kredibel,” kata Rhoma dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Rhoma mengatakan Partai Idaman melihat adanya indikasi yang jelas terdapat unsur diskriminatif yang dilakukan KPU dan Bawaslu terhadap partainya.

Indikasinya yakni, meskipun pihaknya telah melampirkan bukti adanya ketidaklengkapan persyaratan administrasi yang turut dilakukan partai lain, namun partai bersangkutan tetap lolos.

“Ada unsur ‘like and dislike’. Ada partai yang sama sekali datanya tidak sempurna, bahkan ada partai baru yang datanya kertas kosong saja, namun begitu lancar melenggang sampai saat ini. Ada juga partai ‘existing’ yang datanya manipulatif, namun pihak KPU seperti mengabaikan hal ini, dan Bawaslu tidak melakukan investigasi terhadap KPU,” jelas Rhoma.

Padahal, kata Rhoma, putusan MK menyatakan bahwa verifikasi administratif dan faktual harus dilakukan secara berkeadilan.

Rhoma menekankan, Partai Idaman akan terus memperjuangkan haknya hingga tuntas melalui jalur hukum secara konstitusional.

Pihaknya akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta menempuh jalur hukum di pengadilan tata usaha negara guna menegakkan demokrasi.

“Saya mengimbau kader Partai Idaman di seluruh Indonesia tetap solid bekerja dan berdoa, karena perjuangan Partai Idaman belum selesai. Kami akan berjuang terus sampai titik terakhir konstitusi mengizinkan kami untuk berjuang,” kata dia.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menolak gugatan yang diajukan Partai Idaman terhadap Komisi Pemilihan Umum tentang kelengkapan persyaratan administrasi pemilu.

Bawaslu RI menolak gugatan Partai Idaman lantaran partai yang dipimpin Rhoma Irama itu dinilai tidak mampu menunjukkan bukti kelengkapan persyaratan peserta pemilu.

Bukti kelengkapan yang dimaksud yakni persyaratan keanggotaan, hingga kepemilikan kantor cabang di daerah.

Partai Idaman sebelumnya menggugat KPU ke Bawaslu karena tidak lolos dalam proses administrasi di KPU.

Selain Partai Idaman, KPU juga menyatakan Partai Indonesia Kerja, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Parsindo, serta Partai Republik. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O