PSI: Sektor Pencegahan dalam UU Antiterorisme Penting

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia menilai sektor pencegahan merupakan bagian penting dalam Undang-Undang Antiterorisme yang telah disetujui DPR RI untuk disahkan.

“Hal penting dari UU Anti Terorisme yang baru adalah pencegahan dengan menindak individu yang terlibat jaringan teroris dan aksi teroris di negeri lain agar tidak melakukan aksi teror di Indonesia,” ujar Juru Bicara PSI, Mohamad Guntur Romli di Jakarta, Jumat (25/5).

Guntur mengatakan PSI mengapresiasi disahkannya UU Anti Terorisme oleh DPR. Undang-undang tersebut dinilai penting untuk pencegahan aksi teror (preventif), pemulihan, dan perlindungan korban aksi teror (restoratif) yang tidak ada dalam undang-undang yang lama.

“Meski berlarut-larut sampai dua tahun dan menunggu ada aksi teror lagi, kami tetap mengapresiasi pengesahan UU Antiterorisme sebagai upaya serius untuk mencegah aksi teror (preventif) dan pemulihan (restoratif) pasca-aksi teror yang tidak ada dalam UU Antiterorisme lama,” ujar Guntur.

Dia mengatakan di Indonesia kini ada sekitar 500 mantan kombatan dan keluarga yang bergabung dengan ISIS, baik di Suriah maupun Irak. Guntur menegaskan, dengan adanya UU Antiterorisme baru, kelompok kombatan itu bisa ditindak.

“Kemudian, klausul pemulihan korban teroris juga hal penting dari UU Antiterorisme yang baru disahkan ini. Yaitu berupa perlindungan korban secara komprehensif, baik bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan ahli waris korban yang meninggal dunia, sampai pemberian restitusi dan kompensasi,” jelas Guntur.

Hal lain yang juga progresif, kata Guntur, yakni diaturnya pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU Antiterorisme ini disahkan. Artinya pemberian hak juga berlaku bagi korban sejak bom Bali I pada 2002 sampai sampai Bom Thamrin pada 2016. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER