PSI Dukung Polisi Ungkap Dalang Kerusuhan 22 Mei

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung upaya Kepolisian mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta agar penegakan demokrasi di Indonesia tidak menjadi buruk.

“Kami dari PSI mendorong Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk betul-betul membongkar untuk saat ini dan selamanya, siapa yang menjadi dalangnya,” kata Juru Bicara PSI, Dini S Purwono pada diskusi “Menguak Dalang Makar 22 Mei” di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Dini Purwono, jika Kepolisian tidak mengungkap hingga tuntas siapa dalang kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta, maka akan memberikan dampak buruk atau negatif terhadap penegakan demokrasi di Indonesia.

Menurut Dini, dalam dalang kerusuhan adalah perbuatan makar dan sanksi hukumnya, mulai dari hukuman penjara lima tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun hingga hukuman seumur hidup.


“Kalau Kepolisian tidak menyelesaikan kasus kerusuhan ini hingga tuntas dan tidak mengungkap dalangnya, maka dia akan terus melenggang bebas dan mungkin saja akan membuat kerusuhan lagi,” katanya.

BACA JUGA:  Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Saksi Terkait Laporan Fahri

Sementara itu, pembicara lainnya, Direktur Imparsial, Al Araf, menyebut kerusuhan 22 Mei adalah upaya makar yang gagal. “Kerusuhan 22 Mei bisa jadi sudah dirancang secara matang. Tapi ada hal yang terlupa, yakni tidak terpenuhinya syarat adanya krisis ekonomi,” katanya.

Menurut Al Araf, kondisi perekonomian nasional saat ini stabil dan daya beli masyarakat juga, tidak mengalami krisis ekonomi. “Dengan kondisi ini, kalau pun dibuat kerusuhan yang berupaya memancing kemarahan masyarakat, tapi masyarakat tidak terpancing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Dini Purwono juga menyinggung soal narasi krisis moneter dan harga-harga serba mahal yang diupayakan dibangun oleh kubu Prabowo-Sandiaga, tapi tidak sesuai fakta, sehingga tidak menjadi perhatian masyarakat. “Kondisi saat ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang terjadi krisis ekonomi,” katanya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi