PPP: Deklarasi Prabowo Pastikan Pilpres Tidak Ada Calon Tunggal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, deklarasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden, memastikan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan ada calon tunggal.

Hal ini mengingat sebelumnya lima partai politik di parlemen mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai capres, kata Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Rabu (11/4).

“Terkait kesiapan Prabowo maju sebagai capres sekaligus menghentikan spekulasi yang beredar selama ini. Kami menyambut positif karena hal ini sekaligus memastikan Pilpres 2019 tidak ada calon tunggal,” katanya.

Dia mengatakan selanjutnya tugas Prabowo adalah melengkapi syarat dukungan yaitu 20 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya agar bisa maju dalam Pilpres 2019.

Hal itu menurut dia sesuai dengan ketentuan Pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

“Ayo kita berkompetisi secara sehat, santun dan tidak provokatif. Hindari isu SARA dan penyebaran ‘hoax’ karena itu tidak mendidik,” ujarnya.

Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR RI itu mengajak semua pihak membudayakan pemilu sebagai ajang kontestasi gagasan demi kemajuan bangsa bukan untuk menebar kebencian.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya sebaga calon presiden pada kontestasi Pilpres 2019.

“Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan menerima mandat sebagai calon presiden dan meminta untuk segera membangun koalisi Pilpres,” kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Kesiapan Prabowo itu, kata dia, atas permintaan para kader Gerindra yang menginginkan Prabowo maju sebagai capres pada Pemilu 2019.

Menurut dia, setelah melalui proses yang panjang dengan menyerap aspirasi dari berbagai daerah, jutaan kader Gerindra membuka mata dan telinga selama satu tahun terakhir tentang kepemimpinan nasional.

Muzani mengatakan dalam Rakornas tersebut, sebanyak 34 DPD dan 529 DPC Partai Gerindra dan ribuan anggota DPRD dari partai tersebut secara bergantian menyampaikan aspirasi konstituennya yang menginginkan agar Prabowo maju sebagai capres.

Menurut dia, atas desakan itu, akhirnya Prabowo menerima mandat dari kader Gerindra dan atas dasar aspirasi tersebut Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.