Politikus Golkar Nilai Positif Kebijakan Kejagung Hindari Politisasi Hukum

0
67
Gedung Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Istimewa)

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menilai positif adanya kebijakan Kejaksaan Agung RI menunda proses hukum terhadap peserta pilkada jika bermaksud menghindari politisasi hukum.

“Kalau tujuannya agar tercipta stabilitas dan tidak terjadi kegaduhan serta menghindari politisasi hukum terhadap peserta pilkada, saya kira baik,” kata Iqbal di Semarang, Kamis (29/3) pagi.

Ia mengemukakan itu terkait dengan pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo di Jakarta, Rabu (28/3), bahwa kebijakan institusinya menunda proses hukum peserta pilkada pada tahun ini. Penundaan penanganan perkara pidana ini merupakan bentuk menghargai proses demokrasi yang berjalan dalam memilih pemimpin di daerah.

Iqbal memaklumkan adanya toleransi proses hukum tersebut, apalagi penetapan para peserta pilkada oleh undang-undang yang bersifat khusus.

“Yang penting tidak menyimpang dengan hukum acara pidana sebagai hukum positif,” kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Namun, kalau tujuannya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lanjut Iqbal, menjadi kurang tepat karana salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak korupsi.

Jika peserta pilkada terindikasi calon tersangka/terdakwa, kemudian terpilih tetapi tidak bisa dilantik karena keputusan pengadilan yang mengharuskan bersangkutan ditahan, menurut Iqbal, akan menimbulkan kerugian yang komplikatif, baik kelembagaan negara, masyarakat, maupun personal sebagai peserta pilkada.

Oleh karena itu, seyogianya penundaan proses hukum terhadap peserta pilkada harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan hukum masyarakat, dan manfaat hukum dalam rangka pembangunan pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak koruptif.

Menjawab perlu tidak pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dan kandidat wakil kepala daerah, Iqbal memandang perlu keterlibatan KPK yang memiliki tugas khusus pemberantas korupsi. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Per Hari Ini Layanan Yahoo Messenger Berakhir

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Layanan kirim pesan yang dulu amat populer, dan hampir semua pengguna komputer menggunakannya untuk berkomunikasi, Yahoo Mesengger, dalam hitungan jam hari...

Dianggap “Loyalis” SBY, Peluang Moeldoko Dampingi Jokowi Bisa Terganjal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Nama Mantan Panglima TNI, Moeldoko makin santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres) ...
IMG_20180324_111527

Optimis Prabowo Menang, Koalisi Gerindra, PAN, dan PKS Mulai Susun Kabinet

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Koalisi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional menyatakan mengambil langkah maju untuk menyusun rancangan kabinet sejak dini, yang...
Prabowo Subianto

Kantongi Tiket Capres, Gerindra Optimis Prabowo Akan Memenangkan Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra menyatakan ketua umumnya Prabowo Subianto telah memastikan maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019. Hal itu setelah koalisi pertai pendukung...

Salah Persepsi di Masyarakat Terkait SKM, Senator Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Karena adanya persepsi yang keliru ditengah masyarakat, terkait susu kental manis (SKM), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris meminta Pemerintah...