Politikus Golkar Nilai Positif Kebijakan Kejagung Hindari Politisasi Hukum

0
18
Gedung Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Istimewa)

SEMARANG, SERUJI.CO.ID –┬áKetua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menilai positif adanya kebijakan Kejaksaan Agung RI menunda proses hukum terhadap peserta pilkada jika bermaksud menghindari politisasi hukum.

“Kalau tujuannya agar tercipta stabilitas dan tidak terjadi kegaduhan serta menghindari politisasi hukum terhadap peserta pilkada, saya kira baik,” kata Iqbal di Semarang, Kamis (29/3) pagi.

Ia mengemukakan itu terkait dengan pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo di Jakarta, Rabu (28/3), bahwa kebijakan institusinya menunda proses hukum peserta pilkada pada tahun ini. Penundaan penanganan perkara pidana ini merupakan bentuk menghargai proses demokrasi yang berjalan dalam memilih pemimpin di daerah.

Iqbal memaklumkan adanya toleransi proses hukum tersebut, apalagi penetapan para peserta pilkada oleh undang-undang yang bersifat khusus.

“Yang penting tidak menyimpang dengan hukum acara pidana sebagai hukum positif,” kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Namun, kalau tujuannya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lanjut Iqbal, menjadi kurang tepat karana salah satu tujuan pemberantasan korupsi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak korupsi.

Jika peserta pilkada terindikasi calon tersangka/terdakwa, kemudian terpilih tetapi tidak bisa dilantik karena keputusan pengadilan yang mengharuskan bersangkutan ditahan, menurut Iqbal, akan menimbulkan kerugian yang komplikatif, baik kelembagaan negara, masyarakat, maupun personal sebagai peserta pilkada.

Oleh karena itu, seyogianya penundaan proses hukum terhadap peserta pilkada harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan hukum masyarakat, dan manfaat hukum dalam rangka pembangunan pemerintahan yang bersih, jujur, dan tidak koruptif.

Menjawab perlu tidak pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dan kandidat wakil kepala daerah, Iqbal memandang perlu keterlibatan KPK yang memiliki tugas khusus pemberantas korupsi. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

PPP Klaim Elektabilitas Jokowi Tetap Aman Walau Tidak Sampai 60%

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang belum mencapai 60 persen, dinilai berbagai pengamat belumlah aman untuk memenangkan kontestansi Pilpres 2019 mendatang. Namun bagi...

Mei, Ulama Dunia akan Hadiri KTT di Bogor

SOLO, SERUJI.CO.ID - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin mengemukakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konsultasi Tingkat...

DPRD Dukung Rencana Pemerintah Datangkan 200 Dosen Asing

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - DPRD Jatim mendukung rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendatangkan 200 dosen asing ke Indonesia. Dukungan tersebut diberikan dengan...

PA GMNI: Pakde Karwo Berpesan Menangkan Gus Ipul di Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) siap memenangkan pasangan calon Gubernur Jatim nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti...

Polisi: Penindakan Kendaraan Kader PDIP Sesuai Aturan

MATARAM, SERUJI.CO.ID - Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Arman Achdiat mengatakan, penindakan dalam bentuk tilang terhadap mobil dengan pelat nomor polisi "MAN...