PKS Tegaskan Menolak Kriminalisasi Ulama

DEPOK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali menegaskan penolakannya terhadap upaya kriminalisasi terhadap ulama. Penegasan tersebut disampaikan Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman, dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Rabu (8/3).

“Soal indikasi kriminalisasi terhadap ulama, harus menjadi perhatian seluruh pejabat publik PKS agar memberikan advokasi yang maksimal.” Kata Sohibul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kriminalisasi terhadap siapapun, terlebih ulama, dapat mengganggu rasa keadilan masyarakat ditengah upaya mereka mencari keadilan melalui jalur hukum.

“Segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap siapapun, terutama ulama dan cendekia, dapat mencederai rasa keadilan.” tandasnya.

Rakornas PKS digelar selama tiga hari, sejak tanggal 6-8 Maret 2017. Rakornas PKS kali ini mengambil tema “Kokoh Berkhidmat Untuk Rakyat”. Menurut pantauan SERUJI, Rakornas dihadiri sekitar 955 orang fungsionaris PKS dari 34 Provinsi di Seluruh Indonesia. (Syamsul)

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.