PKS Raih Kursi DPRD Kota Bandung Dua Kali Lipat, PDIP Turun Banyak Dibanding 2014

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Jawa Barat telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019, baik untuk Pileg maupun Pilpres pada Ahad (5/5) kemarin.

Dari hasil sidang pleno rekapitulasi yang berlangsung di di Hotel Horison, Kota Bandung untuk Pileg DPRD Kota Bandung, diketahui PKS berhasil meraih suara terbanyak dengan mengumpulkan dukungan warga sebanyak 295.615 suara.

Dengan jumlah perolehan suara tersebut dan sebaran di masing-masing daerah pemilihan di Kota Bandung, maka PKS diprediksi akan mendudukkan 13 calegnya di DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Hasil ini dua kali lipat dari kursi DPRD Kota Bandung yang diduduki kader PKS saat ini yang berjumlah 6 kursi.

Selain akan dudukkan kader terbanyak di DPRD Kota Bandung, dipastikan PKS juga akan mendudukan kadernya sebagai Ketua DPRD Kota Bandung. Keberhasilan PKS ini melengkapi kemenangan PKS dalam Pilkada 2018 dengan menempatkan kadernya sebagai Wali Kota Bandung, yakni Oded M Danial.

Sementara itu, PDI Perjuangan menempati urutan kedua perolehan suara terbanyak 226.588 suara. Dengan hasil ini, diprediksi jumlah kursi DPRD Kota Bandung yang mampu diraih PDI Perjuangan sebanyak 8 kursi, turun dibanding Pemilu 2014 yang menempatkan 12 kadernya di legislatif Kota Bandung.

Untuk partai lainnya; Gerindra raih 204.7178 suara dengan kursi diperkirakan sebanyak 8 kursi (naik 1 kursi), Partai Golkar raih 119.713 suara dengan jumlah kursi diperkirakan sama dengan pemilu 2014 yakni 6 kursi.

Partai Demokrat dengan perolehan 99.629 suara, diperkirakan akan turun jumlah kadernya di DPRD Kota Bandung, dari 6 kursi menjadi 5 kursi. Sebaliknya Partai Nasdem yang meraih 89.298 suara, akan dapat tambahan 1 kursi di periode 2019-2024 menjadi 5 kursi.

Yang mengejutkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mampu meraih dukungan yang besar di Kota Bandung dengan meraup 72.884 suara. Dengan perolehan ini, maka PSI diperkirakan mampu tempatkan 3 kadernya di DPRD Kota Bandung.

Nasib kurang baik dialami PKB dan PPP. Kedua partai pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini harus puas hanya dengan masing-masing 1 kursi. PKB hanya berhasil raih dukungan warga Kota Bandung sebanyak 51.957 suara, sementara PPP meraih 41.704 suara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Blunder

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.