PKS Lebih Memilih Sebagai Oposisi untuk Awasi Jalannya Pemerintahan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih memilih berada di luar pemerintahan dengan menjadi oposisi pasca Pemilu 2019 yang dimenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hal itu disampikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi ‘Polemik: Utak Atik Manuver Elite’ di sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (27/7).

Sikap itu diambil, kata Mardani, agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak prorakyat.

Walau demikian, disampaikan Mardani bahwa sikap resmi PKS baru akan diputuskan lewat musyawarag Majelis Syuro PKS.


“Belum menjadi sikap resmi PKS, tapi sebagian besar elit PKS memiliki pandangan dan sikap yang sama, yaitu PKS berada di luar pemerintahan. Sikap resmi PKS akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro partai,” terangnya.

BACA JUGA:  Diprediksi Menang di QC Tapi Suara Rendah Saat Rekap, PKS Riau Akan Gugat ke MK

Meskipun berada di luar pemerintahan, kata penggagas #2019GantiPresiden ini, tapi elit PKS tetap membangun komunikasi dengan partai pendukung pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, elit PKS secara resmi belum melakukan pertemuan dengan pemerintah maupun partai pendukung pemerintah.

Pertemuan yang dimaksudkan Mardani Ali Sera adalah seperti pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo ​​​Subianto ​​​​​dengan Presiden terpilih Jokowi. Kemudian Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi