PKS Lebih Memilih Sebagai Oposisi untuk Awasi Jalannya Pemerintahan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih memilih berada di luar pemerintahan dengan menjadi oposisi pasca Pemilu 2019 yang dimenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hal itu disampikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi ‘Polemik: Utak Atik Manuver Elite’ di sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (27/7).

Sikap itu diambil, kata Mardani, agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak prorakyat.

Walau demikian, disampaikan Mardani bahwa sikap resmi PKS baru akan diputuskan lewat musyawarag Majelis Syuro PKS.

“Belum menjadi sikap resmi PKS, tapi sebagian besar elit PKS memiliki pandangan dan sikap yang sama, yaitu PKS berada di luar pemerintahan. Sikap resmi PKS akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro partai,” terangnya.

Meskipun berada di luar pemerintahan, kata penggagas #2019GantiPresiden ini, tapi elit PKS tetap membangun komunikasi dengan partai pendukung pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, elit PKS secara resmi belum melakukan pertemuan dengan pemerintah maupun partai pendukung pemerintah.

Pertemuan yang dimaksudkan Mardani Ali Sera adalah seperti pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo ​​​Subianto ​​​​​dengan Presiden terpilih Jokowi. Kemudian Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Pemilihan Umum Rasa Adu Jangkrik