PKB Harap Kadernya Dapat Duduki Jabatan Menteri di Tiga Kementerian

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap kadernya dapat menduduki jabatan menteri paling tidak di tiga kementerian yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pertanian.

Wakil Sekteraris Jenderal PKB, Daniel Johan, mengatakan hal itu pada diskusi “Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri” yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (6/7).

Daniel Johan mengatakan, hal itu menjawab pertanyaan moderator diskusi. Menurut Daniel Johan, pada ketiga kementerian tersebut kerjanya bersentuhan langsung dengan rakyat banyak, sehingga dapat memberikan pengaruh politik kepada PKB.

Pada kesempatan tersebut, Daniel Johan juga membenarkan PKB melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, mengusulkan 10 nama kadernya untuk menjadi menteri kabinet pada pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.

Muhaimin Iskandar sudah bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin. “Namun, saya belum tahu siapa saja 10 nama yang diusulkan oleh ketua umum. Itu kan kewenangan ketua umum,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Daniel juga mengatakan, bahwa usulan 10 kader tersebut adalah usulan PKB, berbeda dengan usulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“PKB dan PBNU, meskipun massanya sama-sama kader NU, tapi perjuangannya berbeda, sehingga usulannya juga berbeda,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengakui, PKB dilahirkan oleh NU dan menganggap NU sebagai orang tua dari PKB. “Orang tua dan anak itu berbeda, sehingga usulannya untuk menduduki kursi menteri juga berbeda,” katanya.

Menurutnya, PBNU juga sudah bekerja keras memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, sehingga PBNU juga wajar jika diberikan kursi menteri.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER