PKB Harap Kadernya Dapat Duduki Jabatan Menteri di Tiga Kementerian


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap kadernya dapat menduduki jabatan menteri paling tidak di tiga kementerian yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pertanian.

Wakil Sekteraris Jenderal PKB, Daniel Johan, mengatakan hal itu pada diskusi “Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri” yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (6/7).

Daniel Johan mengatakan, hal itu menjawab pertanyaan moderator diskusi. Menurut Daniel Johan, pada ketiga kementerian tersebut kerjanya bersentuhan langsung dengan rakyat banyak, sehingga dapat memberikan pengaruh politik kepada PKB.

Pada kesempatan tersebut, Daniel Johan juga membenarkan PKB melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, mengusulkan 10 nama kadernya untuk menjadi menteri kabinet pada pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.

Muhaimin Iskandar sudah bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin. “Namun, saya belum tahu siapa saja 10 nama yang diusulkan oleh ketua umum. Itu kan kewenangan ketua umum,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Daniel juga mengatakan, bahwa usulan 10 kader tersebut adalah usulan PKB, berbeda dengan usulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“PKB dan PBNU, meskipun massanya sama-sama kader NU, tapi perjuangannya berbeda, sehingga usulannya juga berbeda,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengakui, PKB dilahirkan oleh NU dan menganggap NU sebagai orang tua dari PKB. “Orang tua dan anak itu berbeda, sehingga usulannya untuk menduduki kursi menteri juga berbeda,” katanya.

Menurutnya, PBNU juga sudah bekerja keras memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, sehingga PBNU juga wajar jika diberikan kursi menteri.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close