Pemilu 2019, Yogyakarta Tetap Terbagi Dalam 5 Dapil

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kota Yogyakarta akan tetap terbagi dalam lima daerah pemilihan pada Pemilu 2019 seperti keputusan dari KPU RI melalui Nomor 277/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018.

“Tentunya, kami akan segera melakukan sosialisasi mengenai keputusan KPU RI terkait daerah pemilihan pada Pemilu 2019,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto di Yogyakarta, Sabtu (7/4).

Menurut dia, penetapan daerah pemilihan tersebut akan berpangaruh pada strategi yanga kan diterapkan partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif tingkat Kota Yogyakarta saat Pemilu 2019.

Keputusan KPU RI terkait daerah pemilihan di Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 tersebut sesuai dengan hasil uji publik daerah pemilihan yang digelar awal Februari atau rancangan pertama daerah pemilihan yang diajukan KPU Kota Yogyakarta.

Daerah pemilihan yang ditetapkan KPU di Kota Yogyakarta adalah Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergangsan dengan sembilan kursi. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, Wirobrajan dengan tujuh kursi, Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo dengan delapan kursi, Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman dengan enam kursi serta Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo dengan 10 kursi.

Penentuan kursi di tiap daerah pemilihan dilakukan berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 410.262 jiwa dibagi jumlah kuota kursi di DPRD Kota Yogyakarta yaitu 40 kursi. Hasil pembagian adalah 10.256 yang kemudian dibagi untuk setiap kecamatan.

Pada uji publik tersebut diketahui bahwa hampir seluruh partai politik di Kota Yogyakarta berharap tidak ada perubahan dapil dan mengacu pada dapil yang sudah digunakan pada Pemilu 2014.

Selain menyampaikan masukan dan catatan atas berbagai rancangan dapil, dalam uji publik tersebut juga mengemukakan usulan agar penetapan dapil tidak dilakukan mendadak seperti tahun ini.

“Catatan tersebut juga sudah kami sampaikan ke KPU RI, yaitu penentuan dapil dilakukan setelah pemilu berakhir,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.